Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan Elektabilitas Jokowi dan PDI-P Tak Terpengaruh Pilkada DKI

Kompas.com - 09/06/2017, 03:32 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) baru saja merilis survei nasional yang memotret dampak Pilkada DKI Jakarta terhadap kondisi politik nasional.

Hasilnya, Jokowi tetaplah tokoh paling atas yang mendapat dukungan responden untuk menjadi Presiden. Sedangkan PDI Perjuangan tetaplah partai politik yang menjadi pilihan mayoritas responden.

Menurut Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan, Jokowi dan PDI Perjuangan masih di atas semua pesaingnya dan tidak terpengaruh hasil Pilkada DKI Jakarta dikarenakan beberapa hal.

"Berbagai indikator yang berbasis pada evaluasi massa nasional secara umum, positif dan stabil," kata dia dalam paparan hasil survei, Jakarta, Kamis (8/6/2017).

Djayadi mengungkapkan, tingkat kepuasan publik pada kinerja Jokowi masih stabil, bahkan mencapai 67 persen. Sebanyak 69 persen responden bahkan yakin akan kemampuan Jokowi memimpin.

(Baca: Usai Pilkada DKI, Survei SMRC Sebut Jokowi Masih Unggul dari Prabowo)

Sementara itu, penilaian atas kondisi ekonomi, politik, dan keamanan juga relatif stabil. Sebanyak 44,4 persen responden merasa ekonomi rumah tangganya lebih baik dibandingkan tahun lalu.

Bahkan, sebanyak 62,3 persen optimistis keadaan ekonomi keluarga akan lebih baik di tahun depan.

Seiring dengan hal tersebut, Djayadi menamahkan, penilaian atas kondisi ekonomi nasional juga cenderung positif, yakni 57,1 persen. Namun perlu diketahui, persepsi responden ini merupakan persepsi dari masyarakat atau ekonomi rumah tangga.

Tentu dalam hal ini SMRC tidak melihat persepsi dari kacamata pengusaha.

Sementara itu, kepercayaan pada lembaga-lembaga publik juga tidak banyak mengalami perubahan. Urutan teratas masih ditempati TNI (90 persen), Presiden (86 persen), KPK (86 persen), Polri (77 persen), pengadilan (76 persen) dan kejaksaan (74 persen).

"Tingkat kepercayaan pada partai dan DPR paling rendah dibandingkan pada lembaga-lembaga yang lain," ucap Djayadi.

"Berbeda dari spekulasi yang beredar di sejumlah kalangan, survei opini publik ini justru menemukan bahwa semua indikator politik tidak menunjukkan perubahan berarti, sebelum dan sesudah Pilkada DKI Jakarta," ujar Djayadi.

Survei SMRC ini dilakukan pada 14-20 Mei 2017 dengan melibatkan 1.350 responden yang dipilih dengan teknik multistage random sampling dari total populasi nasional yang sudah memiliki hak pilih pemilihan umum.

Margin of error survei ini rata-rata 2,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Kompas TV Menurut Presiden Joko Widodo, komunikasi dengan rakyat tidak harus langsung bertemu, melainkan di zaman yang modern dapat pula dilakukan dengan cara vlog.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polemik RUU Penyiaran, Komisi I DPR Minta Pemerintah Pertimbangkan Masukan Rakyat

Polemik RUU Penyiaran, Komisi I DPR Minta Pemerintah Pertimbangkan Masukan Rakyat

Nasional
Jadi Tuan Rumah Pertemuan Organisasi Petroleum ASEAN, Pertamina Dorong Kolaborasi untuk Ketahanan Energi

Jadi Tuan Rumah Pertemuan Organisasi Petroleum ASEAN, Pertamina Dorong Kolaborasi untuk Ketahanan Energi

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kapolri Pilih Umbar Senyum Saat Ditanya Dugaan Penguntitan Jampidsus

Di Hadapan Jokowi, Kapolri Pilih Umbar Senyum Saat Ditanya Dugaan Penguntitan Jampidsus

Nasional
Penerapan SPBE Setjen DPR Diakui, Sekjen Indra: DPR Sudah di Jalur Benar

Penerapan SPBE Setjen DPR Diakui, Sekjen Indra: DPR Sudah di Jalur Benar

Nasional
Soal Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Komisi III DPR Minta Kejagung dan Polri Duduk Bersama

Soal Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Komisi III DPR Minta Kejagung dan Polri Duduk Bersama

Nasional
Ketum PBNU Minta GP Ansor Belajar dari Jokowi

Ketum PBNU Minta GP Ansor Belajar dari Jokowi

Nasional
Momen Hakim Agung Gazalba Saleh Melenggang Bebas dari Rutan KPK

Momen Hakim Agung Gazalba Saleh Melenggang Bebas dari Rutan KPK

Nasional
Di Jenewa, Menkominfo bersama Sekjen DCO Bahas Akselerasi dan Keberlanjutan Ekonomi Digital

Di Jenewa, Menkominfo bersama Sekjen DCO Bahas Akselerasi dan Keberlanjutan Ekonomi Digital

Nasional
Bertemu Pemilik Burj Khalifa, Prabowo: Beliau Yakin Pendapatan Pariwista RI Naik 200-300 Persen

Bertemu Pemilik Burj Khalifa, Prabowo: Beliau Yakin Pendapatan Pariwista RI Naik 200-300 Persen

Nasional
Kapolri Diminta Copot Anggotanya yang Akan Maju Pilkada 2024

Kapolri Diminta Copot Anggotanya yang Akan Maju Pilkada 2024

Nasional
Zulhas Pastikan Kemendag dan Pertamina Patra Niaga Berkomitmen Awasi Pengisian LPG di SPBE

Zulhas Pastikan Kemendag dan Pertamina Patra Niaga Berkomitmen Awasi Pengisian LPG di SPBE

Nasional
 Ditanya Hakim soal Biaya “Skincare”, Istri SYL: Apa Saya Masih Cocok? Saya Sudah Tua

Ditanya Hakim soal Biaya “Skincare”, Istri SYL: Apa Saya Masih Cocok? Saya Sudah Tua

Nasional
Jokowi Sebut UKT Kemungkinan Naik Tahun Depan, Supaya Tak Mendadak

Jokowi Sebut UKT Kemungkinan Naik Tahun Depan, Supaya Tak Mendadak

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Beda Gerakan Mahasiswa Era 1998 dan Sekarang

GASPOL! Hari Ini: Beda Gerakan Mahasiswa Era 1998 dan Sekarang

Nasional
Pimpinan KPK Sebut Pertimbangan Hakim Kabulkan Eksepsi Gazalba Bisa Bikin Penuntutan Perkara Lain Tak Sah

Pimpinan KPK Sebut Pertimbangan Hakim Kabulkan Eksepsi Gazalba Bisa Bikin Penuntutan Perkara Lain Tak Sah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com