Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden PKS: Proklamasi pada 9 Ramadhan Harus Jadi Refleksi untuk Bersyukur

Kompas.com - 04/06/2017, 19:20 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar "Tasyakuran 74 Tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 9 Ramadhan" di DPP PKS, Jakarta, Minggu (4/6/2017).

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman saat memberikan sambutan menyampaikan, acara ini untuk memperingati kemerdekaan Indonesia dalam kalender Islam.

Jika hari kemerdekaan Indonesia sedianya diperingati setiap tanggal 17 Agustus, namun berdasarkan kalender Islam, hari ketika Soekarno membacakan proklamasi itu jatuh pada 9 Ramadhan 1364 Hijriah.

Sohibul mengatakan, sedianya hari ini juga menjadi refleksi bagi umat Islam di Indonesia.

"9 Ramadhan ini sebagai refleksi syukur yang bagi umat Islam sebagai bulan penuh berkah dan kemenangan," ujar Sohibul.

Ia menyebutkan, bersamaan dengan Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, kala itu umat Islam tengah menjalankan ibadah puasa.

Jika menengok kembali pada sejarah Islam, banyak pula peperangan yang dimenangkan Rasulullah bersama umat terjadi pada bulan Ramadhan atau ketika puasa. Misalnya, perang Badar.

Menurut Sohibul, peperangan yang dapat dimenangkan pada bulan Ramadhan menjadi pelajaran bahwa puasa tak membuat seseorang menjadi lemah dan lemas sebagaimana banyak dipersepsikan orang-orang saat ini.

Puasa justru menjadi kekuatan spiritual bagi umat Islam melawan musuh yang saat itu tidak berpuasa. Bahkan kekuatan ini melampaui kelemahan fisik, sehingga meraih kemenangan.

"Jadi kekuatan spiritual mampu melampaui kelemahhan fisik yang dimiliki umat Islam saat itu. Bagi umat islam di Indonesia ini harus jadi catatan penting," ujarnya.

Baca juga: F-PKS: UU Pemberantasan Terorisme Jangan Sampai Banyak Pasal Karet

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com