Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Respons Jokowi soal Tuduhan yang Menyebutnya Lindungi PKI

Kompas.com - 03/06/2017, 16:05 WIB
Andi Hartik

Penulis

MALANG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan kegelisahannya soal anggapan sejumlah pihak bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) dan paham komunisme mulai bangkit.

Jokowi meminta kepada semua pihak yang memiliki bukti kebangkitan PKI supaya segera melapor.

"Karena sekarang ini banyak isu-isu, bahwa PKI bangkit, komunis bangkit. Pertanyaannya, di mana? Di mana?," kata Jokowi dalam sambutannya saat menghadiri Kajian Ramadhan PW Muhammadiyah Jawa Timur di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Sabtu (3/6/2017).

"Karena sudah jelas, di konstitusi kita jelas. Ada Tap MPR-nya, jelas bahwa PKI, bahwa komunisme dilarang di Indonesia," ujar dia.

Tidak hanya itu, Jokowi juga menyampaikan kegelisahaannya karena dianggap melindungi PKI. Padahal menurut Jokowi, pemerintah akan bertindak tegas, apalagi PKI dan paham komunisme dilarang di Indonesia.

"Jadi kalau ada, tunjukkan kepada kami, tunjukkan kepada saya. Saya akan gebuk saat itu juga. Hukumnya jelas kok, sudah dilarang kok," ujar Jokowi.

"Apalagi sampai diserong-serongkan ke saya, seolah-olah saya melindungi. Yang dilindungi itu yang mana? Ini supaya clear," kata dia.

(Baca juga: Jokowi: Kalau PKI Nongol, Gebuk Saja)

Jokowi pun mengaku keberatan dikaitkan dengan PKI atau komunisme. Sebab, Jokowi belum lahir saat ideologi yang dibawa PKI itu berkembang di Indonesia.

"Pada saat PKI dibubarkan umur saya baru tiga tahun," ucapnya.

Mantan Wali Kota Solo itu juga meminta semua pihak mengecek orangtuanya. Menurut dia, untuk menentukan seseorang yang terkait dengan ideologi komunis sangat mudah karena sudah ada keterbukaan informasi.

"Ditarik orang tua saya. Ngecek kan gampang sekarang. PP Muhammadiyah juga punya, di Solo ada. Orang tua kita, bapak-ibu kita tinggal di mana. Kakek-nenek juga bisa dicek. Sangat mudah sekali di era keterbukaan seperti ini," ucap Jokowi.

"Jadi kalau masih ada orang menduga-duga, mengecek itu sangat mudah sekali. Kalau ada berita-berita di medsos semua orang bisa buat berita yang tidak terverifakasi," tuturnya.

(Baca juga: Jokowi: Ormas Anti-Pancasila dan Komunis, Kita Gebuk, Kita Tendang)

Kompas TV Jokowi: Yang Melawan Konstitusi akan Digebuk
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Megawati: Mungkin Tampangku Cantik, Pintar, Ratunya PDI-P, tapi Aku Ya 'Ratu Preman' Lho...

Megawati: Mungkin Tampangku Cantik, Pintar, Ratunya PDI-P, tapi Aku Ya "Ratu Preman" Lho...

Nasional
Tanggal 30 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Nasional
Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Nasional
Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Nasional
Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Nasional
Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Nasional
Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Nasional
Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Nasional
Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Nasional
Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Nasional
Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Nasional
Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Nasional
Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Nasional
Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com