Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Begini Cara Jokowi Kirim Pesan ke Penjuru Indonesia di Hari Lahir Pancasila

Kompas.com - 31/05/2017, 08:24 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada Kamis (1/6/2017) besok, Indonesia akan memeringati Hari Lahir ke-72 Pancasila.

Peringatan itu merupakan yang pertama kali sejak Presiden Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2016 lalu.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, peringatan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila akan diisi oleh upacara pengibaran bendera di penjuru Indonesia.

"Menyelenggarakan upacara secara nasional dan seluruh inspektur upacara akan membacakan surat sambutan Presiden Jokowi," ujar Pratikno, di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa (30/5/2017) malam.

Dengan digelarnya upacara pengibaran bendera di penjuru Tanah Air, Pratikno berharap, komitmen seluruh rakyat Indonesia terhadap empat pilar negara, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, semakin teguh.

Baca: Apa Kabar Badan Pemantapan Pancasila?

"Ini bukan sekadar upacara, namun meneguhkan komitmen kita semua terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika," ujar Pratikno.

Presiden Jokowi akan mengikuti upacara pengibaran bendera di Halaman Gedung Pancasila, Kompleks Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat.

Jajaran menteri Kabinet Kerja, pimpinan lembaga negara, dan tamu negara sahabat serta masyarakat umum akan diundang untuk mengikuti upacara tersebut.

"Walaupun halaman (Gedung Pancasila) tidak sebesar seperti di Istana Merdeka, tetapi di situ sudah cukup ada 300 orang peserta upacara. Kami sudah mempersiapkan undangannya dari berbagai pihak," ujar Pratikno.

Baca: Jusuf Kalla: Pancasila Tak Cukup Dipahami, Harus Diamalkan

Selain upacara bendera, peringatan Hari Lahir Pancasila itu juga akan diisi dengan berbagai kegiatan mirip peringatan kemerdekaan RI.

Misalnya, digelar lomba-lomba pengamalan Pancasila. Acara tersebut dipusatkan di kantor-kantor pemerintahan.

Kompas TV Era Medsos, Tantangan Baru Persatuan Bangsa (Bag 2)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com