Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apa Kabar Badan Pemantapan Pancasila?

Kompas.com - 31/05/2017, 08:07 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, Badan Pemantapan Pancasila akan segera dibentuk.

Pembentukan badan tersebut digagas oleh pemerintah pada Desember 2016 lalu.

Badan ini akan menjadi lembaga atau unit yang berfungsi untuk pemantapan Pancasila.

"Segera. Sudah ditandatangani Presiden," ujar Wiranto, seusai bertemu dengan Pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2017).

Wiranto enggan mengungkapkan kapan lembaga itu akan dibentuk.

Ia memastikan bahwa Badan Pemantapan Pancasila akan berada langsung di bawah Presiden.

"Bukan saya yang menentukan kapan. Sesegera mungkin harus segera kita selesaikan," kata Politisi Partai Hanura itu.

Baca: Jusuf Kalla: Pancasila Tak Cukup Dipahami, Harus Diamalkan

Selain Badan Pemantapan Pancasila, Wiranto menilai, dua lembaga lainnya juga harus dibentuk.

Lembaga itu adalah Dewan Kerukunan Nasional.

"Dewan Kerukunan Nasional juga harus ada. Lalu ada lembaga yang kita serahi untuk melakukan pemantapan pilar negera juga ada," kata dia.

Beberapa waktu lalu, Jokowi mengatakan, banyak negara di dunia, termasuk negara-negara maju, saat ini sedang gelisah karena toleransi yang mulai terkoyak, solidaritas sosial yang mulai terbelah, dan ketertiban sosial yang terganggu.

Hal itu semakin membuat banyak negara goyah dalam mengelola keberagaman dan perbedaan.

Dunia juga dihantui aksi terorisme, ekstremisme dan radikalisme.

Berbagai negara di dunia sedang mencari referensi nilai-nilai dalam menghadapi tatanan dan tantangan itu.

Namun, Jokowi mengingatkan, Pancasila sebagai dasar negara dan falsapah bangsa, tidak cukup hanya dibaca, diketahui, dihafalkan, atau sekadar menjadi simbol pemersatu bangsa.

Pancasila harus menjadi ideologi yang bekerja, terlembagakan dalam sistem ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Jokowi yakin, Indonesia punya pondasi yang kokoh dalam menghadapi permasalahan bangsa.

"Oleh sebab itu, kami ingin membuat sebuah lembaga, sebuah unit pemantapan Pancasila dibawah Presiden langsung. Dan kami harapkan pada sore ini hal itu bisa dibicarakan di ratas ini," ujar Jokowi.

Kompas TV Era Medsos, Tantangan Baru Persatuan Bangsa (Bag 3)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com