Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Korsel Minta Megawati Bantu Wujudkan Upaya Reunifikasi Korea

Kompas.com - 29/05/2017, 21:12 WIB
Bayu Galih

Penulis

SEOUL, KOMPAS.com - Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri bertemu Presiden Korea Selatan Moon Jae-in di Istana Kepresidenan Korea Selatan di Seoul, Korea Selatan, Senin (29/5/2017).
 
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Moon mengungkapkan keinginannya untuk meningkatkan kerja sama dengan Indonesia.
 
Selain itu, Presiden Moon juga meminta Megawati untuk menjadi jembatan terjadinya reunifikasi Korea Selatan dengan Korea Utara. 
 
"Untuk kemungkinan-kemungkinan, kalau bisa ikut membantu diadakannya hubungan Korea Utara dengan Korea Selatan kembali," kata Megawati usai pertemuan.
 
Meski begitu, Megawati menegaskan bahwa permintaan itu bukan ditujukan kepada dirinya sebagai pribadi. 
 
"Tapi ini sebagai utusan dari Indonesia," ucap Megawati.
 
Menurut Megawati, faktor historis menjadi alasan yang menyebabkan dia diminta menjembatani perdamaian dua negara di Semenanjung Korea tersebut.
 
Megawati memang pernah terlibat dalam upaya reunifikasi, yang juga disebabkan kedekatannya dengan mantan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Il.
 
"Karena kebetulan hubungan Bung Karno (Presiden pertama RI Soekarno dan ayah Megawati) dengan Pemimpin Korea Utara pertama Kim Il Sung (ayah Kim Jong Il), sangat baik," ujar Megawati.
Upaya reunifikasi semakin terlihat di masa kepemimpinan Presiden Kim Dae Jung di Korea Selatan. Menurut Megawati, Kim Dae Jung menjadi seorang pemimpin yang sangat berkeinginan terjadinya reunifikasi.
 
"Kim Dae-jung sudah pernah ke Korea Utara dan mengundang Kim Jong Il untuk bisa ke Korsel," ucap Megawati.
 
Usai kepemimpinan Kim Dae-jung, upaya reunifikasi Korea kembali dilanjutkan oleh penggantinya, yaitu Roh Moo-hyun.
 
Saat itu, Megawati juga menjabat sebagai presiden. Bahkan, menurut Megawati, Roh Moo-hyun memintanya untuk menjadi jembatan terjadinya reunifikasi Korea.
 
"Saya diminta untuk jadi penghubung atau special envoy dari pimpinan Korea Selatan dengan Korea Utara. Tapi karena keadaan di Korea Selatan terjadi pergantian, hal tersebut menjadi terkatung-katung," ucap Ketua Umum PDI-P itu.
 
Meski demikian, Megawati belum menjelaskan mengenai langkah apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan reunifikasi tersebut.
 
"Enggak usah diomongin dulu. Saya juga mau pikirin ini," tutur Megawati.
 
Kompas TV Korut Anggap Latihan Perang AS-Korsel Sebagai Provokasi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Shalat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Shalat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com