Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengacara yang Diduga Pengaruhi Miryam Kembali Dipanggil KPK

Kompas.com - 24/05/2017, 13:15 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil lima orang saksi terkait kasus korupsi e-KTP, Rabu (24/5/2017). Salah satu di antaranya ialah Anton Tofik, pengacara muda yang disebut-sebut mempengaruhi mantan anggota DPR RI Miryam S Haryani untuk mencabut BAP soal kasus e-KTP.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Anton Tofik diperiksa sebagai saksi untuk pengusaha pelaksana proyek e-KTP Andi Agustinus alis Andi Narogong, yang merupakan salah satu tersangka kasus e-KTP.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AA," kata Febri, saat dikonfirmasi, Rabu (24/5/2017).

 

(Baca: Kasus Miryam, Penyidik KPK Dalami Beda Keterangan Elza Syarief dan Anton Tofik)

Selain Anton Tofik, KPK turut memanggil saksi lain yakni Karyawan Perum Percetakan Negera Republik Indonesia Agus Eko Priadi, Mantan Sales Director PT Oracle Indonesia Tunggul Baskoro, Business Development Manager PT Hewlett Packard Indonesia Berman Jandry S Hutasoit, dan dari swasta Edo Simbolon. Mereka juga akan diperiksa untuk tersangka Andi Narogong.

Dalam kasus e-KTP, KPK juga sudah memeriksa sejumlah anggota dan mantan anggota DPR.

Tiga orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Irman Kemendagri dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto.

 

(Baca: Pimpinan KPK: Miryam Nyata Berbohong)

Satu lagi ialah pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Irman dan Sugiharto didakwa menerima uang suap dari Andi Narogong. Mereka sudah menjadi terdakwa. Proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun itu diduga telah dikorupsi sehingga merugikan negara Rp 2,3 triliun.

Kompas TV Sempat Buron, Miryam Ditahan di KPK 20 Hari Kedepan

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com