Disebut Tak Pernah Undang KPK dalam Acara Partai, Ini Tanggapan Golkar

BALIKPAPAN, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham membantah bahwa partainya enggan mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada acara-acara Golkar.

Menurut dia, para undangan disesuaikan dengan tema acara.

Contohnya, pada acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Balikpapan, Kalimantan Timur, yang berlangsung sejak Minggu (21/5/2017) hingga Selasa (23/5/2017).

Sejumlah tokoh dihadirkan untuk memberikan paparan, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (diwakilkan), Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, hingga lembaga survei.

Baca: Doli: Kenapa KPK Tidak Pernah Diundang dalam Acara Golkar?

"Sekarang kan temanya merawat persatuan dan kesatuan bangsa. Berarti kita bicara tentang ancaman dan tantangan. Kita bicara tentang tertib sosial," kata Idrus, di sela Rapimnas Partai Golkar, Senin.

Idrus mengatakan, suatu saat akan mengundang KPK pada acara Partai Golkar yang temanya relevan dengan KPK.

Ia juga menegaskan, Golkar tetap pada sikapnya, menginginkan penguatan kinerja KPK.

"Nanti pasti kami undang KPK, saya jamin sebagai Sekjen," ujar Idrus.

Baca: Kasus E-KTP Urusan Hukum, Nurdin Halid Klaim Golkar Tetap Solid

Tokoh muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia sebelumnya menyinggung struktur partainya yang tidak pernah mengundang Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya dengar yang diundang (dalam Rapimnas) itu hanya Menko Maritim Luhut Panjaitan, Panglima TNI, Kapolri dan Menko Polhukam," ujar Doli, dalam sebuah diskusi di bilangan Kuningan, Jakarta, Minggu siang.

"Kenapa yang menjadi pembicara itu bukan Ketua KPK? Kenapa Ketua KPK tidak pernah diundang di dalam acara Partai Golkar," ujar Doli.

Doli mengingatkan pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar tahun 2016 lalu, salah satu poin yang menjadi rekomendasi adalah bahwa Golkar harus menjadi partai politik garda terdepan pemberantasan korupsi.

Apalagi, dalam Munaslub itu diiringi dengan prosesi penandatanganan pakta integritas di mana terdapat komitmen bagi seluruh kader partai untuk menjauhi praktik korupsi.