Kasus E-KTP Urusan Hukum, Nurdin Halid Klaim Golkar Tetap Solid

BALIKPAPAN, KOMPAS.com - Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengklaim partainya solid meski nama ketua umum partainya Setya Novanto terseret kasus dugaan korupsi e-KTP di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, soliditas partai dan kasus hukum memiliki ranah yang berbeda.

"Ya, itu urusan hukum. Silakan hukum berproses tapi konsolidasi organisasi harus jalan," ujar Nurdin di sela Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Balikpapan, Seniin (22/5/2017).

Terselenggaranya Rapimnas, menurut Nurdin, adalah bukti bahwa Golkar tetap solid.

Apalagi, salah satu agenda utama Rapimnas tersebut adalah merancang strategi Pemilu 2019, di mana Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden untuk pertama kalinya diselenggarakan secara serentak.

"Ini bisa (terselenggara) kenapa? Karena kompak," tutur mantan Ketua Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) itu.

(Baca: Dalam BAP, Pelaksana E-KTP Sebut Setya Novanto Kecewa soal Komitmen Pemberian)

Di samping itu, Nurdin juga menilai Golkar adalah partai yang paling fokus dalam memedulikan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, partai berlambang pohon beringin itu tetap mendapatkan simpati masyarakat meski dihantam oleh berbagai isu.

Golkar, lanjut Nurdin, juga merupakan satu-satunya partai yang memiliki visi negara kesetaraan hingga 2045.

"Untuk melahirkan Indonesia menjadi negara sejahtera, hanya Golkar punya konsep visi 2045," tuturnya.