Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu: Banyak Negara yang Ingin Mengundang Presiden Jokowi

Kompas.com - 16/05/2017, 17:59 WIB

HONGKONG, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, banyak negara yang ingin mengundang Presiden Joko Widodo.

"Yang diperhatikan adalah undangan terhadap Presiden untuk berkunjung ke negara-negara itu banyak sekali," kata Retno ditemui di Hotel Conrad Beijing pada Senin (15/5/2017) malam, seperti dikutip Antara.

Retno mengungkapkan hal itu setelah menghadiri pertemuan kepala negara/pemerintahan pada diskusi meja bundar KTT Belt and Road Forum.

Presiden Jokowi telah menghadiri KTT tersebut, bergabung bersama 28 pemimpin negara lainnya membahas kerja sama infrastruktur dan konektivitas.

(baca: Menlu Sebut KTT BRF Sepakat Prinsip Saling Hormati Kedaulatan)

Ajakan tersebut, jelas Retno, disampaikan sejumlah kepala negara/pemerintahan pada saat Jokowi berada di ruang tunggu VVIP Yangqi Lake International Conference Center sebelum diskusi meja bundar dimulai.

"Ada beberapa yang juga menyampaikan ingin berkunjung ke Indonesia. Jadi setiap ketemu, ayo datang ke negara saya, ada ajakan dan sudah sampai tanggal datang pada bulan ini hingga sebagainya," kata Retno menjelaskan ketertarikan negara sahabat mengundang Presiden Jokowi

Selain mendapat undangan, kepala negara/pemerintahan negara sahabat itu juga menyampaikan keinginannya untuk berkunjung ke Tanah Air.

(Baca: Menlu RI-China Serukan Korut untuk Hormati Resolusi PBB

"Kita melihat bahwa hal itu menunjukkan adanya satu posisi khusus Indonesia, apalagi tadi pada saat menyampaikan pernyataan, Presiden menyampaikan mengenai posisi kita di dalam konteks Indo Pacific," kata Retno.

Menlu menuturkan, posisi geografis Indonesia yang berada di antara dua samudera, Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, dinilai sebagai kawasan yang strategis.

Sebelumnya Presiden Jokowi telah menghadiri KTT Belt and Road Forum for International Cooperation yang membahas potensi kerja sama di bidang infrastruktur dan konektivitas.

Indonesia juga menekankan agar kerja sama yang dilakukan dapat saling menguntungkan dan menghormati kedaulatan serta integritas suatu negara.

Kompas TV Presiden Jokowi Bertemu Ribuan TKI
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com