Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Dinilai Alami Degradasi Kredibilitas

Kompas.com - 14/05/2017, 17:18 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Amnesty International perwakilan Indonesia, Usman Hamid menyatakan dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (15/5/2017), bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengalami degradasi kredibilitas. Lembaga tersebut disebut berpotensi keluar dari marwahnya sebagai lembaga pengontrol kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pelanggaran HAM.

Ia mengambil contoh Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai yang menyatakan bahwa pihaknya akan meminta keterangan dari pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. Sementara itu, komisioner lainnya membantah sikap tersebut.

Rizieq mengklaim dirinya merupakan korban kriminalisasi dan teror. Dia lalu menyampaikan pengaduan dugaan kriminalisasi dan teror itu kepada Komnas HAM.

Namun Ketua Komnas HAM Nurkholis membantah pernyataan Pigai. Menurut Nurkholis, pernyataan Pigai merupakan pernyataan pribadi, tidak mewakili Komnas HAM.

"Pernyataan Komnas HAM kerap kontroversial dan tidak mencerminkan pandangan kelembagaan atau HAM, atau membawa kredibilitas Komnas HAM," ujar Usman.

Semestinya, kata Usman, seluruh komisioner menggelar pleno tertutup untuk menyikapi suatu permasalahan. Dengan demikian, mereka satu suara dalam menentukan sikap jika dimintai pendapat mengenai hal tersebut.

"Kalau begini mengalami penurunan wibawa," kata Usman.

Usman mengatakan, Komnas HAM menjadi terdegradasi kredibilitasnya dengan proses rekrutmen anggotanya yang terkesan politis.

Salah satu peristiwa yang juga mencoreng wajah lembaga tersebut yakni temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan banyak kejanggalan dalam pengeluaran Komnas HAM.

Ia juga melihat lembaga tersebut tidak pernah mendapat dukungan penuh pemerintah, kecuali di era Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com