Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Bantah Istimewakan Pendukung Ahok

Kompas.com - 12/05/2017, 16:14 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri membantah mengistimewakan unjuk rasa pendukung Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Prinsipnya Polri tidak ada pembedaan," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto, di Mabes Polri, di Jakarta, Jumat (12/5/2017).

Seperti diketahui, massa pendukung Ahok belakangan kerap berunjuk rasa hingga malam hari sejak Ahok ditahan, baik di Rutan Cipinang maupun di Rutan Mako Brimob Depok.

(Baca: Ini Alasan Pembatasan Nama yang Boleh Menjenguk Ahok

Padahal sesuai ketentuan, unjuk rasa hanya diperbolehkan hingga pukul 18.00.

Setyo menyatakan, aksi massa pendukung Ahok tersebut merupakan bentuk spontanitas perorangan.

Tak ada pemberitahuan kepada polisi yang merupakan syarat untuk melakukan demonstrasi. 

"Aksi yang lalu kan ada pemberitahuan ke Polri, menyampaikan aspirasi dan ada orasi-orasi. Kita melihat akhir-akhir ini ada aksi spontanitas dan tidak ada pemberitahuan," ujar Setyo.

(Baca: Kisah Pendukung Ahok yang Masih Bertahan di Mako Brimob)

Namun, lanjut Setyo, bukan berarti polisi tidak mengingatkan pendukung Ahok untuk membubarkan diri.

Negosiasi menurut dia sudah dilakukan petugas agar para pendukung Ahok menyudahi aksi.

Setyo menyatakan, polisi mengimbau semua pihak untuk menghormati keputusan pengadilan terhadap Ahok. "Aksi-aksi yang kira-kira akan mengganggu pihak lain, agar tidak dilakukan," ujar Setyo.

Kompas TV Sudah tidak terlihat lagi pendukung dan simpatisan Ahok.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com