Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Papua, Jokowi Ingatkan Pentingnya SDM berkualitas

Kompas.com - 09/05/2017, 21:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya di Jayapura, Papua mengingatkan masyarakat terkait pentingnya sumber daya manusia yang berkualitas untuk mampu memenangkan kompetisi di tataran global.

"Persaingan 20, 30, 40 tahun yang akan datang semakin berat dan sengit sehingga anak-anak kita harus disiapkan agar sehat, pintar, cerdas, dan mampu bersaing," kata Presiden Jokowi dikutip dari Antara, Selasa (9/5/2017).

Untuk menciptakan SDM yang berkualitas, pemerintah berupaya memberikan bantuan kepada masyarakat berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP), Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk menyokong kesejahteraan warga.

(Baca: Jokowi Ingatkan Ibu-ibu, Kelak Persaingan Individu Kian Berat)

Dalam kunjungannya ke Papua, Presiden menyaksikan penyerahan kartu bantuan sosial dan PMT di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura.

Indonesia pada tahun 2030 mendatang akan mendapatkan bonus demografi yang besar. Pada tahun itu, jumlah usia angkatan kerja diperkirakan mencapai 70 persen.

Jokowi juga mengingatkan pentingnya mempersiapkan SDM yang berkualitas dan memiliki produktivitas tinggi agar memberikan manfaat bagi negara di masa depan.

Pemberian kartu bantuan sosial dan PMT bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sedangkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp 1.890.000 yang dapat diambil dalam empat tahap.

Melalui bantuan PKH yang diberikan, masyarakat diharapkan menggunakannya untuk memenuhi keperluan pendidikan dan peningkatan ekonomi serta tambahan gizi keluarga.

Kepala Negara juga terus mengingatkan agar dana bantuan tersebut digunakan untuk pendidikan atau modal usaha produktif.

"Hati-hati uang itu harus dipakai untuk keperluan anak sekolah, untuk tambahan usaha, untuk pembelian gizi anak. Ini penting sekali," kata Presiden.

Guna menyokong pendidikan anak-anak, Presiden juga menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada 392 siswa dari dua kecamatan yang ada di Kota Jayapura.

KIP diharapkan dapat menjamin dan memastikan seluruh anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu terdaftar sebagai penerima bantuan tunai pendidikan sampai lulus SMA/SMK/MA.

(Baca: Terbang ke Papua, Jokowi Akan Resmikan PLBN hingga Pembangkit Listrik)

Sementara kepada para pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS), Presiden tak lupa mengingatkan bahwa kartu tersebut dapat digunakan masyarakat untuk berobat secara gratis di berbagai fasilitas kesehatan.

"Kita harapkan semua sehat, tapi pas diberi cobaan sakit, dengan kartu itu bisa dipakai ke Puskesmas atau rumah sakit dan tidak dipungut biaya," ucap Presiden.

Sejumlah pejabat pemerintah yang mendampingi Presiden bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo pada acara tersebut yaitu Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Gubernur Papua Lukas Enembe.

Saat kunjungannya ke Papua, Jokowi juga telah meresmikan Pos Lintas Batas Terpadu (PLBN) Terpadu Skouw yang terletak di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura.

PLBN tersebut mengadopsi desain bangunan rumah Tangfa yang merupakan ciri khas rumah pesisir di daerah Skouw.

Kompas TV Jokowi: Hormati Putusan 2 Tahun Penjara untuk Ahok
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

Nasional
Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com