PDI-P Dukung Pemerintah Lawan Gerakan Anti-Pancasila

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mendukung pemerintah dan aparat keamanan untuk melawan berbagai gerakan yang bertentangan dengan dasar negara Indonesia, Pancasila.

Hal ini disampaikan Hasto dalam rapat koordinasi daerah PDI Perjuangan Maluku, di Ambon, Senin (8/5/2017).

"Pancasila adalah jalan kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia. Hukum harus berdiri kokoh dan aparat TNI dan Polri serta Kejaksaan Agung harus bertindak tegas melawan berbagai gerakan yang berniat mengganti dasar negara kita," kata Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, melalui keterangan tertulis.

Hasto mengatakan, rakyat Indonesia akan menjadi benteng pembela Pancasila dan NKRI jika ada kelompok tertentu yang mencoba untuk mengusiknya.

Ia menegaskan pentingnya Pancasila untuk dihikmati dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

"Pancasila dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan sebagai satu bangsa, musyawarah dan keadilan sosial adalah kepribadian kita," kata Hasto.

(Baca: Soal Pembubaran Ormas Anti-Pancasila, Ini Kata Jokowi)

"Ketika ada pihak-pihak tertentu ingin memaksakan kehendak dengan kebenarannya sendiri maka robeklah nilai kemanusiaan itu," lanjut dia.

Hasto mengungkapkan, kader PDI Perjuangan bekerja sama dengan komponen bangsa seperti Muhammadiyah, NU, Polri, dan TNI menyatakan siap menjaga Pancasila sebagai pemersatu bangsa.

"Kita adalah patriot bangsa yang harus menyatu dalam seluruh nafas kehidupan rakyat Indonesia. Kita adalah Partai dengan ideologi Pancasila, bukan lainnya," kata Hasto.

 "Fanatisme yang diperjuangkan oleh PDI Perjuangan hanyalah fanatisme untuk berbuat baik, yakni membumikan nilai-nilai Pancasila tanpa kecuali," tambah dia.

PDI Perjuangan yakin bahwa Pancasila yang digali dari buminya Indonesia oleh Bung Karno adalah antitesa terbaik terhadap radikalisme.

Ia menilai, Presiden Jokowi sudah mengambil langkah-langkah tepat melalui program pembangunan yang diorientasikan pada pemerataan, yakni dnegan membangun dari pinggiran, dari daerah-daerah.

(Baca: Pemerintah Akan Tentukan Sikap soal Pembubaran Ormas Anti-Pancasila)

Sebelumnya, pemerintah mewacanakan pembubaran ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto memastikan pemerintah sudah mendeteksi organisasi masyarakat yang bertentangan dengan Pancasila.

Rencananya, siang ini Wiranto akan menggelar rapat koordinasi khusus untuk membahas wacana pembubaran ormas anti-Pancasila.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dijadwalkan hadir dalam rapat tersebut.