Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Berharap Tak Ada Gejolak Pasca-Putusan Kasus Ahok

Kompas.com - 08/05/2017, 11:40 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto berharap, seluruh pihak menghormati putusan majelis hakim dalam kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara akan menjatuhkan vonis pengadilan pada Selasa (9/5/2017).

"Kami mengharapkan, kalau sudah ada keputusan, mari semua pihak menerima dengan tidak emosi, lapang dada, bahwa hukum sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya, adil dan transparan," ujar Wiranto, saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (8/5/2017).

Wiranto mengatakan, selama ini pemerintah telah memastikan proses peradilan kasus Ahok berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, adil, dan transparan.

(Baca: Wiranto Ingatkan Aksi Massa Tak Bisa Intervensi Vonis Ahok)

Upaya ini dilakukan agar keputusan hukum tidak menimbulkan dugaan adanya suatu konspirasi yang ingin mempengaruhi proses hukum itu sendiri.

Dia juga mengingatkan bahwa sesuai konstitusi, putusan majelis hakim tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun.

Oleh sebab itu, kata Wiranto, pemerintah berharap tidak ada lagi gejolak yang timbul dari sekelompok masyarakat pasca-vonis kasus Ahok.

Ketua Dewan Pembina Partai Hanura itu, menilai, gejolak yang muncul justru berpotensi mengganggu ketertiban, keamanan dan perekonomian di masyarakat.

"Jangan sampai keputusan hukum justru menimbulkan hal-hal baru yang mengganggu ketertiban masyarakat, keamanan, yang artinya mengganggu perekonomian di Jakarta bahkan dalam kondisi atau wilayah yang lebih luas lagi," ujar dia.

(Baca: Kapolri Imbau Tak Perlu Demo Jelang Vonis Ahok)

"Berkali-kali kami sudah mengimbau kepada masyarakat bahwa Indonesia ini kan negara hukum, semuanya kita serahkan pada hukum terutama dengan adanya hal-hal yang menyangkut adanya pelanggaran hukum," tambahnya.

Pada Jumat (5/5/2017) lalu, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Agung.

Dalam aksi tersebut, sejumlah perwakilan demonstran mendatangai pimpinan MA dan menyampaikan pesan agar hakim memutuskan vonis terbaik atas kasus Ahok.

Kompas TV Menko Polhukam Wiranto meminta kepada seluruh pihak agar kasus yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama diserahkan sepenuhnya ke pengadilan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com