Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Proyek E-KTP seperti Turun dari Langit..."

Kompas.com - 04/05/2017, 19:52 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Direktur Keuangan PT Len Industri, Abraham Mose, merasa bahwa proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) adalah proyek besar yang muncul tanpa diduga.

PT Len merupakan salah satu perusahaan yang bergabung dalam konsorsium yang ditunjuk sebagai pemenang lelang.

Hal itu dikatakan Abraham saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (4/5/2017).

"Proyek ini seperti datang dari langit," ujar Abraham kepada jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Abraham, selaku Direktur Pemasaran ia diberi tanggung jawab untuk mencari proyek pekerjaan bagi perusahaan. Namun, dalam proyek e-KTP, ia sama sekali tidak melakukan upaya apa pun.

Abraham menceritakan, pada Februari 2011, ia ditelepon Direktur Utama PT Len Industri, Wahyudin Bagenda dan diminta untuk berkumpul di Stone Cafe Bandung. 

Dalam pertemuan di Bandung, menurut Abraham, hadir juga Direktur Utama Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Isnu Edhi Wijaya. Selain itu, hadir juga Darma Mapangara, salah satu direksi di PT Len Industri.

"Dalam pertemuan itu ternyata Pak Isnu minta Len memaparkan kemampuan terkait bidang elektronik e-KTP," kata Abraham.

(Baca: Beda Keterangan Eks Direktur PT Len soal Rp 2 M dari Proyek E-KTP)

Menurut Abraham, tak lama setelah itu Wahyudin menghubunginya dan mengatakan bahwa PT Len diminta untuk bergabung dalam proyek e-KTP.

Saat itu juga, Agus Iswanto yang menangani manajemen pengembangan dan pemasaran ditunjuk sebagai pelaksana teknis e-KTP dari PT Len.

Kemudian, menurut Abraham, beberapa bulan kemudian PT Len diumumkan sebagai pemenang.

'"Setelah itu, saya ditugaskan untuk melakukan review order dan review bisnis," kata Abraham.

Kompas TV KPK Periksa Saksi Lain Kasus Korupsi E-KTP
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com