Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla Ingatkan Pengajian Agama Jangan Hanya Bahas Hadis dan Fikih

Kompas.com - 04/05/2017, 18:32 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengungkapkan bahwa salah satu kekurangan umat Muslim di Indonesia adalah tertinggal dalam bidang ekonomi.

Hal itu diutarakan Jusuf Kalla ketika menyampaikan pidatonya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 1 Badan Kontak Majelis Taklim Tahun 2017 di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (4/5/2017).

"Salah satu kekurangan kita adalah kemajuan di bidang ekonomi. Hampir 67 persen ekonomi kita, aset-asetnya bukan dimiliki umat," ujar Kalla.

"Tapi biasanya dalam acara begini selalu ada bazar, jual beli. Itu adalah hal yang positif. Pas pengajian ada yang bawa batik dijual, itu hal baik. Itu mengajarkan kemandirian bagi putra-putrinya," kata dia.

Karena itu pemerintah ingin mendorong dan memberikan semangat agar para umat Muslim di Indonesia bisa meningkatkan taraf ekonominya.

"Kami ingin mendorong memberikan semangat. Jadi di dalam pengajian jangan hanya membahas hadis, fikih dan lain sebagainya. Tapi bagaimana memberi jalan kehidupan yang lebih baik. Itu juga ajaran agama," kata Jusuf Kalla.

(Baca juga: Ikuti Rapat MUI, Petinggi Parpol Bahas Kejayaan Politik Umat Islam)

Kalla juga berujar, peringatan Isra Miraj dan Maulid Nabi Muhammad SAW baiknya tiap tahunnya tidak dirayakan dengan cara yang sama. Kalla menilai perlu ada cara yang berbeda.

"Jangan kita tiap tahun hanya memperingati Isra Miraj dan Maulid Nabi itu-itu saja yang kita ceritakan. Tapi bagaimana sisi-sisi kemajuan yang kita capai (diceritakan)," kata dia.

Kompas TV Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai rencana GNPF MUI turun ke jalan pada Jumat, 5 Mei mendatang tidak perlu dilakukan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com