Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aspirasinya Tak Dianggap Wakili PKS, Ini Komentar Fahri Hamzah

Kompas.com - 03/05/2017, 10:13 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera yang menjabat Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, merupakan satu dari 26 pengusul hak angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Akan tetapi, sikap Fahri dianggap tak mewakili sikap Fraksi PKS. Bahkan, Presiden PKS menganggap tanda tangan dukungan yang diberikan Fahri hanya akan-akalan.

Ia menganggap langkah Fahri bukan bagian dari kebijakan Fraksi PKS di DPR, melainkan inisiatif pribadi.

PKS menolak usulan hak angket dan mengklaim tidak ada satu pun kadernya yang mendukung hak angket.

"Sedih kader-kader membaca betapa lemahnya pengertian hukum dari para pimpinan ini. Itulah sebabnya saya katakan mereka sudah tidak layak memimpin partai," ujar Fahri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/5/2017).

(Baca: Ramai-ramai "Balik Badan" Tolak Hak Angket KPK)

"Kalau partai mau jadi besar, bukan mereka yang pimpin. Sebab fatal pandangan-pandangan hukumnya itu. Enggak ngerti konstitusi, enggak ngerti negara. Terus kita mau ke mana?" lanjut dia.

Soal pemecatan sebagai kader partai, Fahri berpegang pada putusan hukum.

Pengadilan menyatakan pemecatan tersebut tidak sah sehingga Fahri berkeyakinan masih sah sebagai kader PKS. Namun, PKS seolah mengabaikan hal itu.

(Baca: Presiden PKS: Itu Akal-akalan Fahri Hamzah Saja...)

"Tiba-tiba mereka hidup di negara sendiri. Termasuk kawan saya yang suka sosialisasi empat pilar, itu seperti hidup di negara sendiri dan mengatakan ini (pemecatan) sudah final. Lho, final itu bukan di PKS, tapi dalam negara," papar Fahri.

Ia menegaskan, dalam konstitusi negara, ada aturan tegas yang harus dipatuhi. Demikian pula soal pemecatan dari partai.

(Baca: Pelemahan KPK dengan Hak Angket Bisa Sia-sia, jika...)

"Menurut saya ini jelek sekali, merugikan kader-kader di bawah. Kader-kader komplain kepada saya kok Pimpinan PKS seperti tidak mengerti hukum, seperti tidak mengerti di atas partai ada negara dan hukum negara yang harus kita hormati," ujar Fahri.

Kompas TV Cepatnya palu pimpinan sidang diketuk oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah membuat sebagian anggota DPR protes.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com