Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Laboratorium Kerukunan Beragama

Kompas.com - 02/05/2017, 16:56 WIB

Wakil Presiden Jusuf Kalla, Minggu (23/4), menghadiri Pekan Kerukunan Nasional di Sulawesi Utara. Acara yang berlangsung 21-28 April 2017 di Kota Manado dan Kabupaten Tondano, Sulut, itu diselenggarakan pemerintah provinsi bersama Forum Umat Beragama Sulut untuk memperingati Paskah 2017. Tema acaranya adalah "Kita Semua Ciptaan Tuhan".

Acara ini ditandai dengan ceramah dan diskusi serta karnaval bunga di Kota Manado. Hadir dalam acara ini tokoh dari sejumlah agama di Indonesia, pejabat pemerintah, dan tokoh sosial-politik dari sejumlah daerah di Indonesia. Di antara mereka adalah Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Sri Adiningsih, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Pusat Din Syamsuddin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yassona H Laoly, Hakim Agung Gayus Lumbuun, fungsionaris Partai Golkar Theo Sambuaga, Sekretaris Jenderal World Student Christian Federation Jurgete Montes Rokas, serta pemerhati politik Jeirry Sumampouw.

Beberapa pernyataan muncul dalam acara ini. Wapres Kalla antara lain menyerukan kepada para pengurus masjid di Sulut agar jangan menyetel terlalu keras pengatur suara di masjid sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitarnya. Ketika mendampingi perjalanan dari Bandar Udara Sam Ratulangi hingga Kota Manado, Kalla bertanya kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey, mengapa banyak dipasang salib di pinggir-pinggir jalan. "Ini tradisi Paskah di Sulut Pak Wapres. Yang memasang salib-salib itu bukan hanya orang Kristen, melainkan juga orang Muslim, Hindu, Buddha dan Konghucu. Ini tradisi Paskah di sini," jelas Olly.

Kalla memuji kehidupan beragama yang rukun antarumat di Sulut. Misalnya, ketika konflik di Ambon dan di Poso, beberapa waktu lalu, Kota Manado menjadi pengungsian bagi umat Muslim dan Nasrani. Oleh karena itu, Wapres Kalla berharap perdamaian dan kedamaian terus berlanjut di provinsi berpenduduk 2,5 juta yang kini dibanjiri wisatawan mancanegara.

Dalam acara ceramah dan diskusi, Sri Adiningsih sambil menikmati kue cucur Manado antara lain mengatakan, acara tujuh hari di Sulut tersebut banyak dihadiri warga dari Indonesia timur, antara lain Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. "Dari segi ekonomi, sebenarnya mereka ini lebih banyak menghadapi tantangan berat ketimbang warga masyarakat di Indonesia barat," katanya.

Sementara itu, Din Syamsuddin memuji Olly Dondokambey yang berhasil membuat Sulut menjadi laboratorium dan "show room" kerukunan antarumat beragama ini. "Pak Olly bukan hanya gubernur baru, tetapi ini baru gubernur," ujarnya.

(Baca juga: Praktik Toleransi di Indonesia Meningkat pada 2016)

Theo Sambuaga juga menunjuk para pejabat Provinsi Sulut yang berbusana Muslim dan berkopiah hitam saat membantu penyelenggaraan acara tersebut. "Ini memperlihatkan para pejabat di Sulut betul-betul orang Indonesia yang setia pada NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan pluralitas negeri ini," ujarnya.

Olly Dondokambey dalam kesempatan itu, antara lain, memberikan penjelasan tentang dirinya sehubungan dengan kasus korupsi KTP elektronik yang disebut-sebut terkait dengan dirinya. "Saya tidak takut karena saya tidak bersalah," katanya.

Sementara Gayus Lumbuun berharap orang Kristen melihat politik sebagai sakramen yang menyelamatkan warga dari ketidakadilan, korupsi, dan mafia peradilan. Ia juga prihatin atas angka kematian 50 orang setiap hari akibat narkotika. Dari pemaparan Gayus tampak bahwa Indonesia memang cukup memprihatinkan di bidang politik dan hukum sehingga membutuhkan sakramenisasi politik yang menyelamatkan.

(Rizal Layuck/J Osdar)
----
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 2 Mei 2017, di halaman 2 dengan judul "Laboratorium Kerukunan Beragama".

Kompas TV Cara Mengajarkan Toleransi pada Anak sejak Dini

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan Agar Anggaran Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan Agar Anggaran Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com