Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bripda K Sempat Dilarang Rekannya Tembak Mobil Berisi Satu Keluarga

Kompas.com - 27/04/2017, 20:48 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Bekto Suprapto mengatakan, Kompolnas terjun langsung untuk menelisik peristiwa penembakan mobil berisi satu keluarga di Lubuk Linggau.

Mobil berisi satu keluarga itu ditembak oleh anggota Polres Lubuk Linggau, Bripda K, karena tidak berhenti saat ada razia.

Dari informasi yang didapatkan, Bripda K sempat dilarang menembaki mobil tersebut.

"Polisi yang jadi supirnya melarang, jangan ditembak. Dia (Bripda K) panik juga. Tapi tetap lakukan penembakan," ujar Bekto, dalam diskusi di Jakarta, Kamis (27/4/2017).

Sebelum menembak mobil itu, Bripda K sempat memberi tembakan peringatan.

(Baca: Kronologi Penembakan Mobil Satu Keluarga oleh Polisi di Lubuklinggau)

Namun, mobil tersebut tidak berhenti. Ternyata, pengemudi bernama Indra tidak memiliki Surat Izin Mengemudi. Nomor polisi kendaraannya juga palsu.

Selain itu, mobil dengan dua baris tempat duduk itu kelebihan muatan.

"Dia (Indra) diingatkan berhenti oleh orang yang di mobil, tapi tidak mau. Takut, panik, itulah yang terjadi," kata Bekto.

Padahal, kata Bekto, jika kendaraan diberhentikan, risikonya sekadar tilang atau penyitaan.

Karena melawan hingga menabrak anggota polisi lain, mereka dikira pelaku kejahatan sehingga ditembaki.

Meski demikian, ia tidak membenarkan apa yang dilakukan Bripda K.

Menurut dia, setiap polisi bersenjata harus bisa menggunakan kewenangan diskresi dengan tepat.

"Lebih baik melepas orang bersalah daripada menembak orang tidak bersalah. Itu falsafah Polri," kata Bekto.

"Harus diberitahu dulu, saya polisi. Kepada yang diberi peringatan harus ada waktu untuk mengerti," lanjut dia.

Kompas TV Jenazah Indra Yani yang menjadi korban penembakan oknum Polres Lubuklinggau, Senin (24/4) sore langsung dimakamkan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Nasional
Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Nasional
Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Nasional
Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Nasional
Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Nasional
Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Nasional
Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Nasional
Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Nasional
Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Nasional
Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Nasional
Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Nasional
Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Nasional
Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Nasional
Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Nasional
Rakernas V PDI-P Rekomendasikan ke Fraksi DPR Dorong Kebijakan Legislasi Tingkatkan Kualitas Demokrasi Pancasila

Rakernas V PDI-P Rekomendasikan ke Fraksi DPR Dorong Kebijakan Legislasi Tingkatkan Kualitas Demokrasi Pancasila

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com