Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menimbang Dukungan Partai Islam pada Putaran Kedua Pilkada DKI

Kompas.com - 14/04/2017, 17:50 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hari pencoblosan putaran kedua Pilkada DKI Jakarta tinggal hitungan jari, yakni 19 April 2017 mendatang. Peta dukungan partai politik sudah jauh berubah dari akhir putaran pertama lalu.

Setidaknya, ada empat partai pendukung Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni. Alih dukungan Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi rebutan dua pasangan calon tersisa.

Namun, hingga hari ini baru dua partai yang menyatakan sikap resmi. PAN resmi mendukung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sedangkan Demokrat memilih netral. Sementara PPP dan PKB belum menentukan sikap resmi.

Meski simpatisan partai hingga Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) sudah menentukan arah dukungan, namun Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dua partai berbasis Islam tersebut belum memperlihatkan tanda-tanda akan mendeklarasikan dukungan resmi.

Baca: Relawan Agus-Sylvi Dukung Anies-Sandi, Ini Alasannya

Suara konstituen menjadi salah satu pertimbangannya. Padahal, DPW PKB dan DPW PPP sama-sama sudah mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat. Apa lagi yang ditunggu?

Dosen Komunikasi Politik Universitas Bengkulu yang juga Ketua Program Pascasarjana Komunikasi Universitas Jayabaya Jakarta Lely Arrianie melihat faktor konstituen partai berbasis Islam bukan menjadi pertimbangan utama menentukan sikap resmi DPP partai, melainkan ada pertimbangan lainnya.

Politik, kata dia, memerlukan model komunikasi politik transaksional. Sehingga ia menduga ada lobi-lobi yang belum selesai di balik belum ditentukannya sikap resmi mereka. PPP, misalnya. Lely melihat masih ada negosiasi politik yang belum selesai.

"Kepemimpinan PPP sendiri belum selesai. Jadi seolah seperti ada negosiasi politik yang masih belum selesai dibicarakan secara komunikasi politik, baik kepada calon-calon yang tengah bertarung atau dengan partai pengusung lainnya," kata Lely saat dihubungi, Jumat (14/4/2017).

Baca: Djarot Terima Kasih atas Dukungan dari DPW PPP

Pertimbangan konstituen dinilai bukan menjadi hak utama. Sebab untuk di PPP, misalnya sebagian konstituen PPP telah memutuskan dukungan untuk Ahok lewat gerbong Djan Faridz.

Sementara untuk PKB, cenderung hanya tinggal menunggu keputusan pucuk pimpinan. Sebab, tokoh-tokoh Nadlatul Ulama (NU) ketika berkomunikasi dengan pihak Ahok-Djarot cenderung tak menunjukkan sikap bersebrangan.

"Seolah memang kalangan NU menerima kehadiran mereka. Pucuk-pucuk pimpinan (PKB) saja yang belum menentukan sikap," tuturnya.

Sementara PAN, meski juga berbasis Islam, namun Lely melihat ada unsur lain yang membuat PAN merapat ke pihak Anies-Sandi, misalnya faktor historis.

Baca: Timses: Dukungan PKB Bermakna Besar bagi Kemenangan Ahok-Djarot

Terlebih partai pendukung Anies-Sandi adalah Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang pernah bersama dengan PAN di Koalisi Merah Putih (KMP). Ia juga menduga PAN memiliki unsur lain yang dipertimbangkan.

"Jadi mungkin mereka punya target politik ke depan, mungkin untuk mengusung Presiden atau yang lain," ucapnya.

Meski DPW PPP dan PKB sudah menentukan arah dukungan, namun Lely menilai deklarasi DPP masih dibutuhkan baik oleh pasangan calon maupun partai pengusung calon. "Bendera" pimpinan pusat dinilai menjadi hal yang sangat penting.

"Karena ada keyakinan publik bisa menambah kepercayaan calon bahwa ada banyak partai yang mendukung," tuturnya.

Kompas TV Partai politik pendukung pasangan Agus-Sylvi murni belum juga menentukan dukungan di putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017. Partai Demokrat menyerahkan semua keputusan kepada Agus Yudhoyono, sementara PAN dan PKB butuh waktu sebelum mengambil keputusan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

Nasional
Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

Nasional
Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com