Megawati: Hak Pemilih Lebih Tinggi dari Kewenangan Petugas di Lapangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta persoalan saat pencoblosan dapat terselesaikan dengan baik sehingga putaran kedua Pilkada DKI Jakarta semakin berkualitas.

Harapan ini disampaikan Megawati saat memberikan pengarahan pada rapat koordinasi (rakor) dengan pengurus PDI Perjuangan se-Indonesia di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (12/4/2017).

PDI Perjuangan bahkan menyiapkan tim di sisa waktu tim pemenangan Ahok-Djarot untuk terus menelusuri adanya pemilih yang belum terdaftar.

“Hak pemilih dijamin konstitusi dan lebih tinggi daripada kewenangan petugas di lapangan,” ucap Megawati. 

"Siapapun tidak boleh menghalang-halangi antusiasme warga DKI untuk memilih, meski belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan sekalipun," lanjutnya.

Enam hari menjelang pemungutan suara putaran kedua, Megawati meminta penyelenggara pemilu untuk netral.

"Tidak ada lagi ruang abu-abu atau grey area. Harus dicegah adanya kecurangan sekecil apapun," ucap dia.

Selain itu, Megawati juga menegaskan pentingnya peran saksi dalam pilkada. Oleh karena itu, Megawati berharap pengurus partai bisa memanfaatkan sisa waktu untuk terus memberikan arahan dan pembekalan kepada para saksi.

“Saksi adalah senjata. Jadi saksi bisa interupsi. Namanya saksi masak disuruh bisu. Saya ingin ada perbaikan saksi supaya lebih profesional," ujar dia.

"Ketika ada warga yang mau masuk ke TPS tapi dihalangi-halangi, saksi bisa interupsi bila mereka memang membawa KTP atau Kartu Keluarga. Saksi harus bisa ngomong,” lanjut Megawati.