Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buwas Sebut Belanja Narkotika Indonesia Capai Rp 72 Triliun Per Tahun

Kompas.com - 31/03/2017, 12:38 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso menyebutkan, belanja narkotika Indonesia bisa mencapai Rp 72 triliun dalam satu tahun.

Berdasarkan monitoring BNN, ada 72 jaringan yang aktif di Indonesia.

Sementara itu, ada 11 negara yang menyuplai narkotika ke Indonesia dengan berbagai macam jenis.

Narkotika tersebut tidak ada yang diekspor kembali atau hampir semuanya terserap di negara tujuan.

Dalam satu tahun, transaksi narkotika bisa mencapai Rp 3,6 triliun.

"Kalau satu jaringan rata-rata setahun dapat Rp 1 triliun saja, maka belanja narkotika di negara kita Rp 72 triliun dalam satu tahun," ujar Budi, saat mengisi diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (31/3/2017).

"Ini sangat luar biasa. Dari fakta-fakta yang kami ungkap. Ini jadi keseriusan negara kita," ujar pria yang akrab disapa Buwas itu.

(Baca: BNN: 60 Jenis Narkotika Masuk Indonesia, Baru 43 Diatur UU)

Buwas mencontohkan, suplai sabu dan ekstasi dari Tiongkok cukup besar ke Indonesia.

Secara geografis, kata Buwas, Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dan banyak pelabuhan tikus sangat rentan disusupi narkotika dari berbagai penjuru.

Saat ini, tercatat sebanyak 800 jenis narkotika baru di dunia. Sebanyak 60 di antaranya telah masuk ke Indonesia.

Namun, karena terbatasnya laboratorium di Indonesia, baru 43 di antaranya yang bisa diusut secara hukum.

Sedangkan 17 lainnya peredarannya tidak bisa ditindaklanjuti secara hukum.

"Maka ke depan kita harus berpikir ancaman ke depan yang lebih serius karena cepat atau lambat jenis ini akan masuk ke Indonesia," kata Buwas. 

Kompas TV Indonesia berada dalam darurat narkoba. Berbagai jenis narkoba marak beredar, mulai dari narkoba dari jaringan internasional, tembakau gorilla, sampai permen yang diduga mengandung narkoba. Langkah apa yang harus diambil untuk mengatasi peredaran narkoba ini? Kompas Malam akan membahasnya dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Budi Waseso dan pengurus DPP Gerakan Nasional Anti Narkotika, Asep Iwan Iriawan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com