Survei: 57,8 Persen Ingin Jokowi Kembali Terpilih pada Pilpres 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menilai tingginya kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo membuatnya kembali dipercaya kembali menjadi presiden periode selanjutnya.

Berdasarkan survei Indo Barometer, 57,8 persen responden menginginkan Jokowi kembali terpilih dalam pemilihan presiden 2019.

"Jadi mayoritas menginginkan kembali jadi presiden di angka 57,8 persen," ujar Qodari dalam diskusi "Evaluasi Publik 2,5 Tahun Pemerintah Jokowi-JK" di Jakarta, Rabu (22/3/2017).

Qodari mengatakan, bagi petahana, angka aman untuk kembali maju jadi presiden minimal 50 persen. Jika di bawah 50 persen, maka mudah dikalahkan oleh calon-calon lainnya.

"Kalau di atas angka itu, kemungkinan besar bisa terpilih lagi," kata Qodari.

Sementara itu, sebanyak 26,7 responden menjawab tidak menginginkan kembali Jokowi terpilih menjadi presiden. Selebihnya, yaitu 15,5 persen menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

Poin di atas selaras dengan pertanyaan lainnya mengenai tingkat keyakinan publik terhadap kemampuan Jokowi memimpin Indonesia ke depan.

Sebanyak 69,2 persen responden menjawab cukup yakin, 27 persen menjawab kurang yakin atau tidak yakin, dan sisanya tidak menjawab atau tidak tahu.

Dalam survei, tingkat kepuasan terhadap Jokowi sebesar 66,4 persen. Qodari mengatakan, angka ini harus meningkat hingga sekitar 80 persen pada 2019 agar bisa terpilih kembali.

(Baca: Survei: 66,4 Persen Masyarakat Puas dengan Pemerintahan Jokowi)

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengatakan, hasil survei itu menjadi indikator bagi partai-partai pengusung Jokowi dalam Pilpres untuk melakukan strategi.

Dalam survei disebutkan bahwa responden puas dengan pemerintah karena program-programnya. Di sisi lain, muncul ketidakpuasan masyarakat terhadap keterbatasan lapangan pekerjaan dan dianggap belum bisa mengatasi masalah ekonomi.

"Ini modal politik, sebuah fakta yang tidak boleh lengah. Dampaknya ke masyarakat kalau tidak bisa memimpin, pemilihan di kemudian hari juga terganggu," kata Agung.