Menteri LHK Minta Penambangan Emas di Pulau Buru Disetop

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menegaskan, pihaknya sudah meminta agar penambangan emas di Pulau Buru, Maluku, dihentikan.

Penambangan emas di Gunung Botak itu dinilai menyalahi aturan dan bisa membahayakan lingkungan serta warga karena menggunakan merkuri.

"Saya mungkin hampir sebulan sudah minta ke Pak Gubernur agar itu disetop dulu. Dan kelihatannya sudah disetop yang dua perusahaan itu," kata Siti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/3/2017).

Siti mengatakan, Presiden Joko Widodo sendiri sudah mewanti-wanti mengenai larangan penggunaan merkuri dalam kegiatan penambangan ini. Masalah ini bahkan sudah dibahas dalam rapat terbatas 9 Maret 2017 lalu.

"Mungkin dua minggu sebelum ratas saya sudah minta disetop," ucapnya.

Siti mengatakan, saat ini setiap konversi atau pinjam pakai hutan harus diberi syarat bahwa proses penambangannya tidak boleh menggunakan merkuri. Pemerintah juga sudah memberitahukan syarat ini ke seluruh pemerintahan daerah.

"Memang tidak gampang, karena itu kan yang memakai rakyat. Dan rakyatnya itu butuh alternatif kan? Jadi, kita sambil pikirkan bisa tidak hutan sosial ini untuk tambang rakyat," ucap Siti.

Saat memimpin ratas pada 9 Maret lalu, Jokowi mengaku mendapat banyak informasi bahwa penggunaan merkuri di 850 spot pertambangan rakyat telah menimbulkan dampak pencemaran yang sangat berbahaya.

(Baca juga: Gubernur Maluku: Presiden Jokowi Perintahkan Penutupan Gunung Botak)

Penggunaan merkuri, lanjut Jokowi, bukan saja berbahaya bagi kesehatan 250.000 penambang, tapi juga berdampak bagi keluarga dan terutama pada anak-anak serta kesehatan masyarakat yang hidup di sekitar tambang.

Selain itu, pencemaran merkuri juga mengakibatkan pencemaran lingkungan berupa pencemaran udara, air, maupun tanah.

"Ini tidak boleh dibiarkan, apalagi Indonesia menjadi salah satu negara yang telah menandatangani Konvensi Minamata. Dan untuk itu saya minta diambil langkah-langkah cepat," ucap Jokowi.