Fahri Sebut Ada Konflik Kepentingan di Kasus E-KTP, Ini Kata Mendagri

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku tidak tahu menahu perihal Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo yang disebut berada di dalam pusaran perkara dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik atau e-KTP.

"Saya enggak dapat laporan itu. Dari yang saya update, enggak ada ya," ujar Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/3/2017).

Diketahui, dugaan bahwa Agus berada dalam pusaran perkara tersebut pertama kali diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.

Politisi PKS itu menyebut bahwa Agus sebagai pimpinan lembaga hukum yang menyidik perkara ini tidak sepenuhnya bersih.

Fahri menuturkan, ketika pengadaan e-KTP 2011-2012 lalu, Agus menjabat sebagai Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

LKPP merupakan lembaga pemerintah di mana seluruh pengadaan komponen e-KTP dilakukan.

(Baca: Fahri Hamzah Sebut Ada Konflik Kepentingan Ketua KPK pada Kasus E-KTP)

Agus, sebut Fahri, melobi pihak Kementerian Dalam Negeri sebagai pengguna anggaran agar menggunakan perusahaan tertentu untuk mengerjakan proyek pengadaan e-KTP.

Bahkan, Fahri mendapat informasi bahwa Agus mengancam bakal membatalkan pengadaan jika Kemendagri tidak menggunakan perusahaan yang dimintanya mengadakan proyek itu.

Tjahjo melanjutkan, lebih baik Fahri mengonfirmasi tudingannya itu langsung kepada Agus.

"Kalau Pak Fahri mengetahui, saya kira kan bisa disampaikan kepada Pak Agus. Bisa ditemui saja supaya permasalahannya detil dan clear," ujar Tjahjo.