UN Tak Mesti Pakai Komputer

JAKARTA, KOMPAS — Ujian nasional berbasis komputer hanya diperuntukkan bagi sekolah-sekolah yang memiliki fasilitas komputer dan terjangkau jaringan internet memadai. Sekolah yang belum memiliki fasilitas tersebut melakukan ujian nasional berbasis kertas dan pensil.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menegaskan hal itu di Jakarta, Senin (13/3), terkait pelaksanaan ujian nasional jenjang SMP/MTs setara dan SMA/MA/SMK setara pada April mendatang.

"UNBK (ujian nasional berbasis komputer) tidak diwajibkan. Jika di suatu daerah sekolah yang memiliki komputer lebih banyak daripada sekolah yang tidak memiliki komputer, UNBK boleh dilakukan dengan cara menumpang," kata Muhadjir.

Namun, menumpang UNBK di sekolah lain hanya diizinkan jika sekolah yang ditumpangi benar-benar memiliki cukup sarana. Dalam satu hari, UNBK dilakukan tiga gelombang. Gelombang ketiga diperuntukkan bagi sekolah yang menumpang.

Muhadjir mengungkapkan, sekolah umumnya menyukai UNBK karena pengawasan lebih mudah. Risiko kecurangan juga jauh berkurang dibandingkan ujian nasional berbasis kertas dan pensil (UNKP). Sebab, soal di UNBK baru diketahui ketika siswa sudah memasukkan nama dan kata sandi ketika mulai ujian. Sebaliknya, di UNKP ada risiko kebocoran soal karena prosesnya manual, bukan digital daring.

UNBK juga berfungsi sebagai pemetaan kecukupan sarana pendidikan. Jumlah sekolah yang tidak memiliki komputer akan terlihat jelas. Jadi, pengadaan komputer bisa lebih akurat.

Tak siap infrastruktur

Sejumlah daerah menyatakan belum siap menggelar UNBK karena keterbatasan infrastruktur. Sebagian besar SMP/sederajat di Garut, Jawa Barat, belum siap menggelar UNBK tahun ini. "Hanya tujuh SMP/sederajat yang siap UNBK. Sisanya hanya bisa menggelar ujian nasional menggunakan kertas dan pensil," kata Kepala Dinas Pendidikan Garut Mahmud.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jawa Barat pada 2015 yang dirilis 2016, total jumlah SMP/sederajat di Garut adalah 600 sekolah dengan 151.316 siswa. Dengan jumlah itu, berarti hanya sekitar 1 persen SMP/sederajat di Garut yang siap menyelenggarakan UNBK.

Kondisi ini sudah dilaporkan Kepala Dinas Pendidikan Garut kepada Badan Standar Nasional Pendidikan dalam surat tertanggal 8 Februari 2017.

Mahmud mengatakan, keterbatasan sarana dan prasarana adalah kendala terbesar. Daerah itu juga terkendala minimnya sumber daya manusia yang siap menjadi teknisi teknologi informasi, kurangnya sosialisasi, dan ketidaksiapan siswa.

"Tidak banyak sekolah di Garut yang memiliki komputer untuk dipakai serentak dalam UNBK. Ujian menggunakan pensil dan kertas menjadi alternatif paling tepat di tengah keterbatasan ini," ujarnya.

Kepala MTs Satu Atap Riyadlul Huda di Desa Sukawangi, Kecamatan Singajaya, Asep Ahmad Yusuf mengatakan, sekolahnya hanya memiliki satu komputer yang bisa beroperasi. Itu pun digunakan untuk menunjang tata usaha dan administrasi sekolah.

Situasi serupa dialami SMP Negeri 1 Bomomani di Dogiyai, Papua. Menurut kepala sekolah, Siska Tagi, listrik belum mengalir di wilayah itu sehingga tak mungkin UNBK dilakukan. Soal ujian biasanya sampai sehari sebelum UN digelar. Selama ini, soal tidak pernah datang terlambat meski untuk ke Bomomani butuh delapan jam perjalanan darat dari Nabire. (DNE/BKY/CHE)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 14 Maret 2017, di halaman 11 dengan judul "UN Tak Mesti Pakai Komputer".