Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua KPU Harap Uji Kelayakan Calon Komisioner KPU Disegerakan

Kompas.com - 12/03/2017, 20:23 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

KABUPATEN BOGOR, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum RI (KPU), Juri Ardiantoro, berharap proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon komisioner KPU segera dilaksanakan. Sebab, masa jabatan tujuh Komisioner KPU periode 2012-2017 akan berakhir pada 12 April tahun ini.

"Sebaiknya disegerakan (fit and proper test). Sesuai jadwal, masa jabatan kami akan berakhir pada 12 April," ujar Juri di sela pemantauan proses pemilihan kepala Desa Babakan Wetan, Ciseeng, Bogor, Jawa Barat, Minggu (12/3/2017).

Menurut Juri, sudah ada ketetapan batas waktu bagi DPR melaksanakan uji kelayakan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan nama para calon komisioner. Oleh karena itu, KPU masih menunggu ditetapkannya jadwal uji kelayakan dan kepatutan tersebut.

Jika hingga 12 April 2017 DPR belum juga menjadwalkan uji kelayakan dan kepatutan, maka KPU menyerahkan prosesnya kepada pembuat kebijakan.

"Itu tergantung kebijakan DPR dan pemerintah, apakah mereka punya kebijakan lain dari sistem saat ini atau seperti apa."

"(Mengenai masa Jabatan KPU) itu kan sudah diatur Undang-undang, kalaupun mau diubah harus ada aturan setingkat Undang-undang, mau Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) atau atau lainnya," kata Juri.

Sebelumnya, Tim Panitia Seleksi sudah menyerahkan 14 nama calon komisioner KPU dan 10 calon anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ke Presiden Joko Widodo, pada Rabu (1/2/2017).

Di antara nama-nama tersebut, Presiden selanjutnya akan memilih 7 anggota KPU dan 5 anggota Bawaslu. Komisioner pilihan Presiden kemudian dikirim ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk disetujui.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com