Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kerja Sama dan Tantangan IORA

Kompas.com - 07/03/2017, 23:16 WIB

Oleh: Beginda Pakpahan

Pada 5-7 Maret 2017, Indonesia-sebagai ketua Asosiasi Kerja Sama Lingkar Samudra Hindia (IORA) periode 2015-2017-menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi para pemimpin IORA, bertepatan dengan ulang tahun ke-20 organisasi itu.

Tema yang diangkat IORA adalah penguatan kerja sama maritim untuk Samudra Hindia yang damai, stabil, dan sejahtera (strengthening maritime cooperation for a peaceful, stable, and prosperous Indian Ocean).  KTT IORA dihadiri para pemimpin dari 21 negara anggota dan 7 negara mitra eksternalnya.

Pelbagai pertanyaan yang menarik terkait hal itu adalah: apa visi ke depan IORA dan agenda utama KTT IORA di Jakarta? Apa tantangan bagi negara-negara IORA dalam mewujudkan kerja sama di Samudra Hindia?

Visi dan agenda utama

Pada masa kepemimpinan Indonesia, IORA memiliki visi jangka panjang. Pertama, memelihara momentum politik guna menjadikan IORA asosiasi yang kuat, efektif, dan efisien. Kedua, penguatan arsitektur regional yang memastikan dan menjaga keamanan dan perdamaian di Samudra Hindia.

Ketiga, peningkatan kerja sama kolektif dan kemampuan bersama untuk mencapai kerja sama yang saling menguntungkan dan kesejahteraan bersama. Keempat, peningkatan kepastian untuk maju ke depan dalam kolaborasi dalam konteks IORA.

Terkait dengan hal itu, ada tiga agenda krusial dalam KTT IORA di Jakarta. Pertama, IORA akan menghasilkan perjanjian hukum dan norma dalam bentuk IORA Concord.

Kedua, IORA Concord memiliki enam wilayah kerja sama penting dan aksi rencananya, yaitu keamanan maritim, kerja sama perdagangan dan investasi, perikanan, penanganan bencana alam, pendidikan, dan pariwisata di Samudra Hindia. Ketiga, deklarasi negara-negara IORA melawan kekerasan ekstremisme dan terorisme.

Tantangan bagi IORA dalam merealisasikan pelbagai kerja sama di atas adalah, pertama, IORA Concord dan rencana aksi kerja sama menjadi titik awal untuk mendorong proses kerja sama mega-regionalisme di Samudra Hindia. Namun, kerja sama mega-regionalisme membutuhkan waktu yang lama untuk menghasilkan bukti konkret dari model kerja sama yang dihasilkan karena jumlah anggota IORA yang besar dengan bentuk pemerintahan politik dan tingkat pembangunan ekonomi di antara mereka yang beragam.

Situasi itu akan membuat pelaksanaan IORA Concord dan rencana aksi serta proses pengambilan keputusannya membutuhkan waktu yang lama.

Kedua, mayoritas negara anggota IORA adalah negara berkembang dan sebagian kecil negara maju. Hal tersebut merefleksikan kekuatan politik, keamanan, dan ekonomi yang dimiliki negara-negara anggota IORA. Oleh karena itu, IORA perlu memilih pelbagai wilayah kerja sama yang mudah untuk direalisasikan oleh negara-negara anggotanya. Tidak bisa dimungkiri IORA hanya akan menjadi ajang atau forum talkshop atau kumpul-kumpul bagi negara-negara anggota IORA dan para mitra eksternalnya jika tidak bisa merealisasikan kerja sama yang terukur dan konkret ke depannya.

Ketiga, rivalitas negara-negara besar di Samudra Hindia adalah kenyataan yang perlu direspons dengan efektif dan dikelola dengan baik oleh negara-negara anggota IORA dan para mitranya. Samudra Hindia adalah kawasan lautan yang strategis dan memiliki sejarah geopolitik sejak zaman kolonial Inggris. Situasi kontemporer Samudra Hindia masih menjadi kawasan perebutan pengaruh antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, dan negara-negara lain.

Kerja sama maritim

Keempat, kerja sama maritim bagi IORA menjadi mutlak dilakukan dalam rangka merespons rivalitas negara-negara besar di Samudra Hindia. Kerja sama tersebut perlu didasari dengan menjadikan Samudra Hindia kawasan yang damai, aman, dan netral. IORA adalah organisasi yang relevan dalam merealisasikan hal itu khususnya pembuatan norma dan hukum untuk kawasan tersebut.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com