Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bukan Waktunya Becanda, Jalankan Amanat Megawati

Kompas.com - 07/03/2017, 23:15 WIB

JAKARTA, Kompas.com - Organisasi sayap PDI Perjuangan, Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) pimpinan anggota DPR Komisi III Masinton Pasaribu terus geber konsolidasi internal,

Hasil Rakernas, yang disepakati menyelenggarakan Musyawarah Nasional (MUNAS) III REPDEM pada tanggal 15-16 April 2017 di Jakarta, akan dihadiri kurang lebih 600 peserta utusan dari DPD-DPC REPDEM seluruh Indonesia.

"Bukan waktunya lagi becanda, amanat Ibu Megawati agar Repdem berkontribusi melahirkan kader kader ideologis yang terus melakukan pembelaan dan advokasi kaum marhaen dengan mengkonsolidasi kekuatan rakyat dan penguatan basis menjadi PR besar kami," ujar Ketua DPN REPDEM Bidang Organisasi yang juga Ketua Panitia Munas III REPDEM, Wanto Sugito saat dijumpai wartawan di kantor DPN REPDEM, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (7/3).

"Bahkan Sekjen mas Hasto saat menutup Rakernas Repdem, meminta kader Repdem terus membumikan ideologi Pancasila 1 Juni dan memperkokoh konsolidasi organisasi," ujar Wangto Sugito.

Mantan aktivis 98 itu juga mengaku, pihak DPN REPDEM akan mengundang Ketum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputeri, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto beserta jajaran DPP lainnya, serta akan mengundang Presiden RI Jokowi, Cagub-Cawagub DKI Ahok-Djarot dan pimpinan ormas partai Koalisi Indonesia Hebat.

Wanto meminta kembali kepada seluruh DPD REPDEM se Indonesia, untuk bekerjasama mensukseskan Munas III nanti. "Kita punya waktu kurang lebih 40 hari menuju Munas III REPDEM.  Waktunya tancap gas, tata organisasi besar besaran setelah Munas, tak ada waktu beristirahat. Kader Repdem harus terus mampu membantu perjuangan program ideologis partai bahkan ikut serta menambah suara pada pemilu 2019 agar kembali menjadi pemenang dan melanjutkan Revolusi mental serta Trisakti Bung Karno," lanjut Wanto lagi. (*/)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Nasional
Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Nasional
Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Nasional
Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Nasional
Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Nasional
Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com