Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

5.384 Personel TNI-Polri Dikerahkan Saat Kunjungan Raja Salman

Kompas.com - 28/02/2017, 11:43 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima Komando Cadangan Strategis Angakatan Darat  Letnan Jenderal Edy Rahmayadi memimpin apel pasukan komando gabungan dalam rangka operasi pengamanan VVIP kunjungan kenegaraan raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud, Selasa (28/2/2017).

Apel yang digelar di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur itu, untuk memastikan kesiapan pasukan Komando Gabungan dalam mengamankan wilayah yang akan dikunjungi Raja Salman.

Raja Salman dijadwalkan tiba di Indonesia pada Rabu (1/3/2017) besok.

"Apel gelar Pasukan Komando Gabungan dalam rangka operasi pengamanan VVIP kegiatan kunjungan Raja Arab, khususnya di Jakarta sehingga berjalan lancar aman dan tertib," ujar Edy saat ditemui usai memimpin apel gelar pasukan.

(Baca: MUI Harap Kedatangan Raja Salman Perkuat Ekonomi Syariah di Indonesia)

Sebanyak 5.384 personel TNI dan Polri dikerahkan dalam operasi pengamanan tersebut. Jumlah itu terdiri dari 20 personel Komando Operasi Pengamanan, 222 personel Satuan Tugas Pengamanan VIP, 1.289 personel Satgaspam Wilayah I, 515 personel Satgaspam Wilayah II dan 3.308 Satgaspam Wilayah III.

Edy menuturkan, seluruh pasukan gabungan diarahkan untuk mengantisipasi segala macam bentuk potensi gangguan yang akan muncul.

Sasaran pengamanan antara lain mengatasi kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas, unjuk rasa, kerusuhan, aksi terorisme, sabotase, pemblokiran, penghadangan, penyanderaan, penculikan dan penyekapan serta kejahatan transnasional lainnya.

(Baca: Jokowi-Raja Salman Akan Tanda Tangani 10 Kesepakatan, Apa Saja?)

"Kami semua yang bertugas tidak akan menolerir kegiatan yang mengacau dan mempermalukan kewibawaan Pemerintah RI dengan provokasi maupun aksi-aksi yang mengganggu pelaksanaan kunjungan kenegaraan," kata Edy.

 

KTT IORA

Selain pengamanan kunjungan Raja Arab Saudi, Pasukan Komando Gabungan Pengamanan VVIP juga akan bertugas mengamankan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Indian Ocean Rim Association (IORA) ke-20 tahun 2017.

KTT IORA akanbdiselenggarakan di Jakarta Confention Center (JCC), Jakarta Selatan, pada 5 hingga 7 Maret 2017.

Pengerahan pasukan pada Pengamanan VVIP KTT IORA berjumlah 12.000 personel yang terdiri dari Kogabpam 400 personel, Kostrad 2.000 personel, Kosatgaspam TNI 550 personel, Kohanudnas 700 personel, Kodam Jaya 1.700 personel dan Koarmabar 800 personel.

Selain itu pengerahan personel juga berasal dari Koopsau-l (Soetta) sebanyak 650 personel, Koopsau-l (Halim) 400 personel, Kopassus 700 personel, Kormar 1.000 personel, Korpaskhas 700 personel, Kodam II/Sriwijaya 300 personel, Kodam III/Siliwangi 400 personel, Satkomlek TNI 100 personel dan Satgas lainnya 1.700 personel.

 

KTT IORA ke-20 tahun 2017 akan dihadiri oleh 21 Kepala Negara dan Pemerintahan, 8 (delapan) organisasi internasional, 7 negara mitra wicara antara lain Amerika Serikat, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa.

Adapun Negara Anggota IORA yang terlibat, yaitu Afrika Selatan, Australia, Bangladesh, India, Indonesia, Iran, Kenya, Komoros, Madagaskar, Malaysia, Mauritius, Mozambik, Oman, Persatuan Emirat Arab, Seychelles, Singapura, Somalia, Sri Lanka, Tanzania, Thailand dan Yaman.

Kompas TV Pengamanan bagi Raja Salman juga dibicarakan di Mabes Polri. Wakapolri bertemu dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia terkait dengan penghargaan berupa naik haji bagi keluarga Densus 88. Polri menyatakan siap menunjuk anggotanya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com