Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan Komisi IX Minta Pemerintah Usut Tuntas TKI Kehilangan Ginjal

Kompas.com - 28/02/2017, 08:43 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta mengusut tuntas kasus yang menimpa TKI asal Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) Sri Rabitah. Sri diduga kehilangan ginjalnya saat bekerja di Qatar pada 2014 lalu.

"Jika betul bahwa dia kehilangan ginjal karena diambil oleh majikannya, Pemerintah harus mengambil tindakan tegas," ujar Wakil Ketua Komisi IX Saleh Partaonan Daulay melalui pesan singkat, Senin (27/2/2017).

Jika dugaan Sri benar, menurut Saleh, bisa menjadi peringatan bagi Pemerintah. Kejadian ini membuktikan selama ini terbukti bahwa tak ada jaminan keselamatan dan perlindungan TKI di luar negeri. 

Saleh berpendapat, kasus yang dialami Sri masuk kategori perdagangan manusia (human trafficking). Dan pelakunya sungguh sangat tidak manusiawi. 

(Baca: Kemenlu Tangani TKI yang Kehilangan Ginjal saat Bekerja di Qatar)

"Apapun alasannya. Modus seperti ini tidak bisa diterima. Tidak manusiawi, " kata Saleh.

Ia juga meminta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk segera melakukan investigasi terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Mulai dari perusahaan yang memberangkatkan, agen penempatan di luar negeri, hingga majikan Sri.

Jika Sri Rabitah berangkat secara resmi, lanjut Saleh, hal-hal tersebut dapat ditelusuri dengan mudah.

Kerja sama dengan otoritas di negara yang bersangkutan juga dibutuhkan untuk mengusut tuntas kasus ini.

"Pemerintah juga dituntut untuk meningkatkan kesiagaan dan kewaspadaan agar kasus yang sama tidak terjadi lagi," kata Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Sri diberangkatkan menuju Qatar tahun 2014 melalui BLK-LN Falah Rima Hudaity Bersaudara. Sri mengaku mendapat perlakuan tak manusiawi dari majikannya yang bernama Madam Gada. 

Majikannya itu pula yang mengajak Sri ke rumah sakit dengan alasan cek kesehatan. Namun, dugaan Sri, bukannya cek kesehatan dirinya justru kehilangan ginjal di rumah sakit tersebut. 

(Baca: Kerja di Qatar, Sri Rabitah Kehilangan Satu Ginjal)

Sekretaris BNP2TKI, Hermono mengatakan pihaknya masih mengumpulkan data terkait kasus dugaan penghilangan ginjal yang menimpa Rabitah tersebut. (Baca: BP3TKI: Sri Rabitah Bekerja ke Qatar secara Resmi)

"Sekarang ini kami sedang mengumpulkan data lebih lengkap dan staf kami di Mataram juga sudah bertemu Sri," kata Hermono.

Kompas TV Cerita miris kembali menimpa Tenaga Kerja Indonesia. Sri Rabitah, TKI asal Dusun Lokok Ara, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara, harus hidup dengan satu ginjal. Diduga, Sri kehilangan ginjalnya saat bekerja di Doha Qatar beberapa tahun lalu. Satu minggu setelah bekerja, Sri dibawa oleh sang majikan untuk pemeriksaan kesehatan karena dianggap kondisinya lemah. Sri dibawa ke ruang operasi dengan alasan untuk mengangkat penyakitnya. Ia disuntik hingga tak sadarkan diri. Setelah seminggu dioperasi, Sri malah dikembalikan ke agen tenaga kerja dan kemudian dipulangkan ke tanah air tanpa gaji karena dianggap tak bisa bekerja. Selama tiga tahun di rumah, Sri sering mengalami sakit-sakitan sehingga ia melakukan cek kesehatan ke RSUD Tanjung, Lombok. Setelah diperiksa dan melihat hasil rongen, ternyata ginjal sebelah kanan Sri tidak ada dan sudah diganti dengan pipa plastik. Menurut pusat bantuan hukum buruh migran wilayah NTB, kasus pencurian organ kerap dialami TKI dan TKW. Namun, selama ini tak pernah ada yang bisa memberi kesaksian. Saat ini, Sri sedang menunggu jadwal operasi untuk mengangkat pipa yang ada di tubuhnya. Namun, Sri juga risau menghadapi risiko operasi yang akan ia jalani. Dari kasus Sri ini, diharapkan pemerintah tergerak untuk membongkar mafia pencurian organ yang banyak menimpa para pekerja migran kita.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
Video Viral Keributan di Stasiun Manggarai, Diduga Suporter Sepak Bola

Video Viral Keributan di Stasiun Manggarai, Diduga Suporter Sepak Bola

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com