Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendagri Imbau Masyarakat Tak Terpancing Isu E-KTP Palsu

Kompas.com - 13/02/2017, 13:55 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakhrullah menilai, motif di balik beredarnya isu e-KTP palsu adalah untuk mengacaukan pilkada DKI Jakarta.

Hal itu dikatakan Zudan dalam jumpa pers di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (13/2/2017).

"Bisa jadi ingin mengacaukan Pilkada di DKI karena semua alamatnya di DKI. Di 36 KTP (palsu) itu di DKI, tidak ada daerah lain," kata Zudan.

Zudan memastikan, e-KTP palsu tidak akan bisa digunakan untuk mengecoh para pengawas saat pemilihan kepala daerah pada 15 Februari 2017 nanti.

Sebab, data warga yang digunakan untuk memilih dalam Pilkada adalah data yang sudah dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Selain itu, pengawasan saat pelaksanaan pemilihan suara juga ketat.

"Ada petugas pengawas TPS, saksi dan masyarakat di sekitar TPS yang saling kenal antar warga," kata Zudan.

Oleh karena itu, menurut Zudan, kecil kemungkinan ada pelaku yang sengaja menggunakan e-KTP palsu hanya untuk memilih satu pasangan calon guna mendongkrak suara. 

Alasannya, tindakan ini akan diketahui oleh pengawas atau warga setempat.

Jika dilaporkan kepada aparat berwajib, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana.

"Jadi risiko politik dan hukumnya kalau dia membawa ktp palsu dan mengaku penduduk setempat itu risiko hukumnya terlalu besar. Karena ada pidana pemilu dan pidana pemalsuan dokumen," kata dia.

Zudan meminta semua pihak untuk tidak terpancing isu beredarnya e-KTP palsu yang dapat merusak pelaksanaan pilkada.

"Kepada kita semua untuk bersama-sama menyejukkan suasana. Kalau ada kiriman atau berita  langsung dikonfirmasi ke sumber-sumber utama. Sumber utama data kependudkan adalah Ditjendukcapil atau Dinas Dukcapil untuk kabupaten/kota," kata dia.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menemukan sebanyak 36 cetakan e-KTP yang dikirim ke Indonesia dari Kamboja pada Jumat (3/2/2017).

E-KTP palsu itu dikirim melalui Bandar Udara Soekarno-Hatta dengan menggunakan jasa perusahaan titipan Fedex.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Nasional
Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com