Wiranto Minta Aparat Tak Segan Menindak Pihak yang Ganggu Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto memastikan penyelenggaraan pilkada serentak di 101 daerah pada 15 Februari 2017 berjalan aman.

Hal tersebut dia sampaikan usai menggelar rapat koordinasi tingkat menteri terkait pengamanan pilkada serentak 2017 di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (6/2/2017).

"Saya undang pejabat yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemilu, KPU, Bawaslu dan aparat keamanan. Hasil checking yang disampaikan penyelenggara, ketiga unsur ini sudah siap," ujar Wiranto.

"Aparat kemanan juga sudah cukup jumlah dan kualitas untuk jaga pilkada di seluruh daerah," kata dia. 

Wiranto mengatakan, berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu yang dikeluarkan tiga bulan lalu oleh Bawaslu, terdapat beberapa daerah yang disebut memiliki tingkat kerawanan tertinggi, yakni Aceh, DKI Jakarta, Banten dan Papua.

Namun, dia mengklaim bahwa saat ini tingkat kerawanan keempat daerah tersebut sudah menurun.

Meski demikian Wiranto menginstruksikan aparat keamanan untuk menindak tegas siapa pun yang menganggu proses penyelenggaraan pilkada.

"Kami berjaga dari pihak-pihak yang memanfaatkan pilkada ini dengan langkah-langkah yang justru menodai. Maka saya instruksikan kepada aparat keamanan bertindak tegas tanpa ragu tanpa pandang bulu kepada siapa pun yang menganggu pilkada serentak," ucapnya.

(Baca: Tak Ingin Pilkada Gaduh, Wiranto Gelar Rapat Pengamanan)

Selain itu dia juga berharap tokoh masyarakat, tokoh agama dan kaum intelektual ikut membantu pemerintah dalam menjaga penyelenggaraan pilkada dengan cara-cara yang terhormat.

Secara terpisah, Wakil Kapolda Metro Jaya Brigjen Pol Suntana memastikan jajarannya siap mengamankan penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta.

Dia pun menuturkan bahwa polisi siap menindak tegas siapa pun yang melanggar peraturan, terutama terkait pengerahan massa selama masa minggu tenang jelang Pilkada.

"Kita kan ada aturannya, kalau minggu tenang itu jelas enggak boleh, apapun bentuk kegiatan politik atau kumpul massa tidak boleh. Nanti akan kami kampanyekan bersama KPU dan Bawaslu," ujarnya.

(Baca juga: Kapolri Berharap Pilkada Tak Sampai Merusak Keutuhan Bangsa)

Hal senada juga diutarakan oleh Panglima Kodam Jaya Mayjen Teddy Lhaksmana. Dia menyatakan kesiapan TNI untuk berkoordinasi dengan Polri dalam mengamankan situasi jelang Pilkada.

"Kami siap mengamankan DKI jelang pemungutan suara. Tentu teknisnya tidak bisa saya buka. Tapi kami siap bantu polri menjaga keamanan wilayah jakarta," ujarnya.

Selain Pangdam dan Wakapolda, dalam rapat tersebut hadir sejumlah pejabat negara antara lain Wakil Kepala BIN Letnan Jenderal Torry Djohar, Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Ketua KPU Jury Ardiantoro dan Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono.

Selain itu, hadir pula Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad, Kepala staf Umum Panglima TNI Laksamana Madya Didit Herdiawan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.