Jokowi Ungkap Fakta Miris soal Lulusan SMK

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkap fakta miris tentang kondisi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia sekaligus lulusan-lulusannya. Sebanyak 82 persen tenaga kerja Indonesia di luar negeri ternyata berstatus lulusan SMK.

"Ini fakta yang harus sungguh disampaikan. 42 persen (TKI) adalah lulusan SD, 66 persen lulusan SD dan SMP, 82 persen lulusan SD, SMP, SMK. Inilah kondisinya," ujar Jokowi dalam pembukaan Konferensi Forum Rektor Indonesia 2017 di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2017).

Jokowi menyebut, kondisi ini tidak dapat diteruskan. Harus ada perbaikan di dunia pendidikan kejuruan agar lulusannya masuk ke dunia kerja secara tepat sasaran.

"Harus ada sebuah percepatan agar bisa meng-upgrade serta memperbaiki level mereka dalam hal skill," ujar Jokowi.

Ketinggalan 30 tahun

Ada sejumlah faktor yang harus diperbaiki agar SMK di Indonesia dapat melahirkan sumber daya manusia berkualitas dan mampu bersaing di kancah dunia. Pertama, Presiden Jokowi menyoroti kondisi perlengkapan dan peralatan di sekolah kejuruan.

Menurut Jokowi, teknologi di sekolah kejuruan tertinggal jauh dari sekolah kejuruan di negara lain.

"Peralatan untuk melatih mereka mungkin ketinggalan 20 atau 30 tahun," ujar Jokowi.

Kedua, soal kualitas guru. Jokowi menyebut, sebagian besar guru di SMK didominasi guru-guru mata pelajaran normatif, bukan praktis. Hal ini tidak sesuai dengan karakter pendidikan SMK yang berorientasi pada kerja.

"Yang saya lihat di SMK itu hampir mirip-mirip dengan SMA. 70 atau 80 persen diisi guru normatif. Guru matematika, guru biologi, bahasa Indonesia," ujar Jokowi.

"Padahal mestinya 70 atau 80 persen itu guru praktik. Guru berkaitan dengan garmen, assembling otomotif atau pelatih yang bisa mengajar cara menggunakan mesin CNC," lanjut dia.

Terakhir soal jurusan yang ada di SMK. Jokowi melihat SMK tidak mengikuti perkembangan zaman.

"Saya lihat sejak saya kecil sampai sekarang, jurusannya itu-itu saja. Mesti jurusan mesin, bangunan dan listrik. Padahal dunia sudah berubah cepat sekali," ujar Jokowi.

Seharusnya, jurusan pada pendidikan kejuruan disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan dunia kerja. Misal ada jurusan jaringan informasi teknologi, platform aplikasi, animasi dan sebagainya.

"Kenapa tidak ada jurusan retail? Logistik? Yang dibutuhkan saat ini. Atau soal tantangan negara yakni terorisme, kenapa tidak ada jurusan antiterorisme atau kontraradikalisme?" ujar Jokowi.

Jokowi berharap mendapat masukan dari kalangan akademisi agar kebijakan pemerintah mendorong peningkatan kualitas pendidikan kejuruan semakin maksimal hasilnya.