Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Perusahaan Besar Buat Pabrik, Konsesi Lahannya Tetap di Rakyat

Kompas.com - 02/02/2017, 13:19 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus mendorong percepatan redistribusi lahan di Indonesia untuk rakyat. Hal ini dilakukan untuk pemerataan dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

"Pemerintah akan beri 12,7 juta hektare kepada masyarakat, konsesi akan diberikan kepada masyarakat, bukan perusahaan besar," ujar Jokowi dalam acara pembukaan konferensi Forum Rektor Nasional di JCC, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2017).

Diketahui, dari target 12,7 juta hektare lahan, sebanyak 12.300 hektare telah didistribusikan bagi rakyat dan 12.000 hektare untuk perhutanan sejak tahun 2015. Jokowi kemudian menyebutkan sejumlah daerah yang lahannya sudah diredistribusi.

"Sudah saya mulai di Kabupaten Pulau Pisang, Kalimantan Tengah. Dibagi-bagi ke kelompok-kelompok tani. Ada yang diberi 400 hektare, 1.300 hektare," ujar Jokowi.

 

(Baca: Jokowi: 12,7 Juta Hektar Lahan Hutan Akan Dibagikan kepada Masyarakat)

Jokowi mengakui, kebijakannya memberikan lahan ke rakyat merupakan kebijakan baru. Pasalnua, pemerintahan sebelumnya selalu memprioritaskan konsesi lahan kepada perusahaan-perusahaan besar.

Jokowi juga tidak mempersoalkan jika perusahaan besar membangun manufaktur di atas tanah yang izin konsesinya ada di tangan rakyat. Justru, perusahaan besar dan rakyat pemilik lahan bisa bekerja sama.

"Dulu, perusahaan besar diberikan (konsesi) langsung bikin pabrik. Sekarang, perusahaan yang besar silakan membuat pabrik. Tapi konsesinya tetap di rakyat. Silahkan perusahaan besar bekerja sama dengan rakyat," ujar Jokowi.

"Inilah sebuah kerja sama, gotong royong yang ingin kita wujudkan agar gini ratio kita menjadi sempit," lanjut dia.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com