Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Anggap Debat Publik di Indonesia Lebih Sopan Dibanding Amerika

Kompas.com - 27/01/2017, 20:09 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, aksi saling serang personal atau pribadi seseorang di dalam sebuah debat publik, bukanlah perkara mudah untuk dihindari.

Namun, dibandingkan debat publik yang berlangsung di Amerika Serikat, debat publik di Indonesia relatif lebih sopan.

"Kita lumayan dibanding dengan luar negeri, masih lumayan kita, masih lebih sopan," kata Kalla di Istana Wapres, Jumat (27/1/2017).

(Baca: Penjelasan KPU soal Pemilihan Tema Debat Kedua Pilkada)

Kalla menanggapi pertanyaan awak media soal masifnya aksi saling serang personal kandidat saat debat publik Pilkada DKI Jakarta putaran pertama.

Wapres lantas membandingkan aksi saling serang itu dengan debat publik saat Pilpres AS 2016.

"Coba di Amerika, Trump dan Hillary saling masalah pribadi lah macam macam, istri bagaimana, macam-macam kan," ujarnya.

Sebagai orang yang pernah merasakan debat publik saat Pilpres 2014 lalu, Wapres mengatakan, masyarakat tak hanya memilih seseorang lantaran program kerja yang ditawarkan.

Penampilan kandidat saat menjawab pertanyaan atau memaparkan visi misi juga menjadi salah satu pertimbangan masyarakat dalam memilih.

"Anda memilih, kalau hanya programnya yang dipilih orang, mungkin yang dipilih profesor yang pintar yang dipilh orang kan. Tapi apakah orang itu dapat melaksanakannya, di situ dinilai personalnya," pungkasnya.

(Baca: Antasari Hadiri Debat Publik, Relawan Ahok-Djarot Serukan "Bongkar")

KPU DKI Jakarta akan melangsungkan debat publik putaran kedua, Jumat (27/1/2017) malam.

Ada tiga pasangan yang bertarung dalam Pilkada DKI, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, Basuki Tjahja Purnaman-Djarot Syaiful Hidayat, dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Kompas TV Peta Perdebatan Cagub-Cawagub DKI Putaran Kedua

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com