Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Tweet" Fahri Hamzah yang Memancing Reaksi TKI hingga Menaker...

Kompas.com - 25/01/2017, 06:08 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — "Jarimu harimaumu". Peribahasa yang semula berbunyi "mulutmu harimaumu" itu belakangan dipelesetkan untuk memperingatkan para netizen agar berhati-hati dalam menggunakan media sosial, apalagi bagi netizen yang merupakan pejabat publik yang mempunyai ratusan ribu follower.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, misalnya, yang memiliki 359.000 follower, pada Selasa (24/1/2017) kemarin mengeluarkan kicauan yang memancing kritik dan protes dari banyak pihak.

"Anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang dan pekerja asing merajalela," begitu bunyi kicauan Fahri yang diunggah di akun @Fahrihamzah, Selasa subuh, pukul 04.14 WIB.

Banyak netizen yang menganggap kicauan itu merendahkan profesi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Salah satu yang melayangkan kritik keras adalah Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri.

(Baca: TKI di Hongkong Tuntut Fahri Hamzah Minta Maaf atas Kicauan di Twitter)

Hanif yang juga pernah menjadi rekan sekantor Fahri di DPR itu menceritakan bahwa ibunya adalah TKI. Namun, ia menegaskan bahwa ibunya adalah wanita terhormat dan tidak pernah mengemis.

"Sy anak babu. Ibu sy bekerja mjd TKI scr terhormat. Tdk mengemis, tdk sakiti org, tdk curi uang rakyat. Saya bangga pd Ibu. #MaafkanFahriBu," tulis Menaker lewat akun Twitter-nya @hanifdhakiri.

Hingga Selasa malam, kicauan Hanif itu sudah di-retweet sebanyak 2.456 kali dan disukai 1.250 kali.

Tangkapan gambar atau screenshoot kicauan Menaker tersebut, yang disandingkan dengan kicauan Fahri Hamzah, juga menjadi viral di dunia maya.

Reaksi juga datang dari TKI di Hongkong. Koalisi 55, Organisasi Buruh Migran Indonesia di Hongkong yang tergabung dalam Lingkaran Aku Cinta Indonesia (LACI), mengecam kicauan Fahri.

Ketua LACI Nur Halimah menganggap kicauan Fahri telah melecehkan martabat para pekerja Indonesia di luar negeri. LACI, kata Nur, menuntut Fahri meminta maaf. 

"Tahukah Bapak bahwa pernyataan Bapak telah merendahkan martabat dan harga diri kami, para 'pahlawan devisa' yang menyumbangkan remitansi sebesar 7,4 miliar dollar AS atau Rp 97,5 triliun untuk memutar roda perekonomian Indonesia," ujar Nur dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa malam.

Mengkritik pemerintah

Fahri mengaku tak bermaksud menyinggung perasaan siapa pun lewat kicauannya itu. Fahri menjelaskan, kicauannya sebetulnya tak berdiri sendiri, melainkan tengah fokus mengkritik pemerintah atas situasi dan kondisi terkini. Fahri menilai, saat ini pemerintah kehilangan prioritas untuk ditangani.

"Prioritas kita ini saya tunjukkan bahwa hutan kita dibabat orang, pipa-pipa baja kita disedot negeri orang. Padahal, warga kita mengemis meminta kerja menjadi pakai istilah babu. Sebenarnya, istilah ini enggak ada. Sementara pekerja asing kita biarkan merajalela. Concern saya adalah prioritas," kata Fahri.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com