Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI: 2017 Tahun Bersih-bersih dari Korupsi

Kompas.com - 20/01/2017, 14:42 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mencanangkan tahun 2017 sebagai tahun bersih-bersih bagi TNI dari tindak pidana korupsi.

Hal itu disampaikan Gatot dalam amanat upacara saat serah terima jabatan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Hadi Tjahjanto.

Gatot menilai, upaya itu dapat menjadikan TNI sebagai institusi terpercaya di Indonesia.

"Ini menjadi tonggak penting bagi sejarah TNI untuk menguatkan tekad dan komitmen bersama, sehingga TNI benar-benar menjadi institusi terpecaya di negeri ini," kata Gatot di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (20/1/2017).

(baca: Jokowi Apresiasi Vonis Seumur Hidup Brigjen Teddy)

Menurut Gatot, sebagai bentuk komitmen pertanggungjawaban TNI terhadap masyarakat dan negara, setiap prajurit TNI tidak boleh melakukan korupsi sekecil apapun.

Gatot berharap, bila komitmen itu dijalankan secara konsisten, maka upaya mewujudkan TNI yang profesional akan terwujud.

"TNI yang kuat, hebat, profesional dan dicintai rakyat akan terwujud. Bukan hanya sekedar omongan kosong," ujar Gatot.

Sejumlah prajurit TNI sebelumnya terjerat kasus korupsi. Salah satunya terkait pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut.

Pusat POM TNI menetapkan Direktur Data dan Informasi Bakamla Laksamana Pertama (Laksma) TNI Bambang Udoyo sebagai tersangka.

Selain itu, Pengadilan Militer Tinggi (Dilmilti) II Jakarta menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara kepada Letkol Cku Rahmat Hermawan. Ia terbukti mengkorupsi pajak TNI sebesar Rp 2 miliar.

Kemudian, Brigjen Teddy Hernayadi divonis seumur hidup oleh Hakim pada Pengadilan Militer Tinggi II, Penggilingan, Jakarta Timur.

Teddy dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi di Kementerian Pertahanan sejak 2010 hingga 2014 yang merugikan negara sebesar 12 juta dollar Amerika Serikat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com