Jokowi Apresiasi Vonis Seumur Hidup Brigjen Teddy

Kompas.com - 06/12/2016, 19:58 WIB
Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Selasa (29/3/2016). abba gabrillinSekretaris Kabinet Pramono Anung di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Selasa (29/3/2016).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengapresiasi penegakkan hukum terhadap Brigadir Jenderal TNI Teddy Hernayadi.

Teddy divonis hukuman seumur hidup oleh Pengadilan Militer atas perkara korupsi di Kementerian Pertahanan sejak 2010 hingga 2014 yang merugikan negara sebesar 12 juta dollar Amerika Serikat.

(Baca: Tanpa KPK, Sulit Ungkap Pelaku Lain yang Terlibat dalam Kasus Brigjen Teddy)

"Presiden mengamati dan mendengar tentang hukuman itu, beliau mengapresiasi hukuman yang baru pertama kali terjadi itu, yakni hukuman seumur hidup," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (6/12/2016).

Pramono berpendapat terungkapnya perkara korupsi Teddy itu menunjukkan bahwa tidak ada tebang pilih dalam proses hukum dalam pemerintahan Jokowi-Kalla.

"Itu menunjukan siapapun tidak ada yang kebal hukum. Maka apa yang diputuskan pradilan militer terhadap saudara Teddy ini sebuah terobosan luar biasa," ujar dia.

(Baca: Pemerintah Diminta Telusuri Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Korupsi Brigjen Teddy)

Pramono menegaskan, perkara itu diharapkan menjadi pembelajaran bagi siapapun untuk tidak main-main lagi terhadap anggaran alat utama sistem persenjataan (alutsista).

"Mudah-mudahanan ini dijadikan pembelajaran bagi siapapun yang ingin mnggerogoti alutsista kita untuk dikorupsi," ujar dia.

Diberitakan, Hakim Pengadilan Militer Tinggi II, Penggilingan, Jakarta Timur, menjatuhkan vonis seumur hidup kepada Brigjen Teddy Hernayadi, Rabu (30/11/2016).

Teddy dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi di Kementerian Pertahanan sejak 2010 hingga 2014 yang merugikan negara sebesar 12 juta dollar Amerika Serikat.

(Baca: Terbukti Korupsi 12 Juta Dollar AS, Brigjen Teddy Divonis Seumur Hidup)

Teddy terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang yang berakibat merugikan negara.

Modus kecurangannya dengan menandatangani atau menerbitkan surat tanpa izin dari atasannya, yakni Kepala Pusat Keuangan Kementerian Pertahanan, dan Menteri Pertahanan selaku pengguna anggaran.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

WNI di Diamond Princess Merasa Dibunuh Perlahan, Ini Respons Menkes

WNI di Diamond Princess Merasa Dibunuh Perlahan, Ini Respons Menkes

Nasional
Pemerintah Diskon Tiket Pesawat 30 Persen demi Tingkatkan Pariwisata

Pemerintah Diskon Tiket Pesawat 30 Persen demi Tingkatkan Pariwisata

Nasional
Menkumham Sebut Rizieq Shihab Bebas Pulang ke Indonesia

Menkumham Sebut Rizieq Shihab Bebas Pulang ke Indonesia

Nasional
Menteri KKP: Kami Jamin Satgas 115 Tak Tumpang Tindih

Menteri KKP: Kami Jamin Satgas 115 Tak Tumpang Tindih

Nasional
Jadi Tempat Menginap WN Jepang Positif Corona, Hotel Ini Diawasi 14 Hari ke Depan

Jadi Tempat Menginap WN Jepang Positif Corona, Hotel Ini Diawasi 14 Hari ke Depan

Nasional
Begini Skenario Pemerintah Pulangkan 188 WNI Kru Kapal World Dream

Begini Skenario Pemerintah Pulangkan 188 WNI Kru Kapal World Dream

Nasional
Menteri PUPR: Masalah Drainase jadi Penyebab Banjir Jakarta Hari Ini

Menteri PUPR: Masalah Drainase jadi Penyebab Banjir Jakarta Hari Ini

Nasional
Menteri PUPR: Banjir di Ibu Kota Tanggung Jawab Semua, Termasuk Saya

Menteri PUPR: Banjir di Ibu Kota Tanggung Jawab Semua, Termasuk Saya

Nasional
Belum Ada Kepastian Pemulangan WNI Kru Kapal Diamond Princess, Kemenkes Minta Dimaklumi

Belum Ada Kepastian Pemulangan WNI Kru Kapal Diamond Princess, Kemenkes Minta Dimaklumi

Nasional
Serahkan Laporan Kinerja ke DPR, Ombudsman Minta Dukungan Anggaran

Serahkan Laporan Kinerja ke DPR, Ombudsman Minta Dukungan Anggaran

Nasional
Kuasa Hukum Benny Tjokro Belum Berencana Ajukan Praperadilan

Kuasa Hukum Benny Tjokro Belum Berencana Ajukan Praperadilan

Nasional
Korban First Travel Ingin Diberangkatkan ke Tanah Suci oleh Pemerintah

Korban First Travel Ingin Diberangkatkan ke Tanah Suci oleh Pemerintah

Nasional
KPK Limpahkan Berkas Perkara Dzulmi Eldin ke Pengadilan Tipikor Medan

KPK Limpahkan Berkas Perkara Dzulmi Eldin ke Pengadilan Tipikor Medan

Nasional
Moeldoko Sebut KRI Suharso Paling Siap Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess

Moeldoko Sebut KRI Suharso Paling Siap Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess

Nasional
Wapres Ma'ruf Minta Bawaslu Jaga Kredibilitas dan Kepercayaan Publik

Wapres Ma'ruf Minta Bawaslu Jaga Kredibilitas dan Kepercayaan Publik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X