Napi Lebihi Kapasitas Lapas Masih Jadi Fokus Kemenkumham

JAKARTA, KOMPAS.com — Persoalan di bidang pemasyarakatan masih menjadi fokus Kementerian Hukum dan HAM. Salah satunya, persoalan jumlah napi yang melampaui kapasitas lapas.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebutkan, jumlah narapidana se-Indonesia mencapai 202.406 orang. Padahal, rata-rata kapasitas lapas secara nasional hanya untuk 118.000 orang.

"Kalau dibuat kota-kota lebih parah lagi. Karena seperti Medan, Surabaya, Salemba, Cipinang, Banjarmasin, Siak-Riau ada yang sampai 700 persen over capacity. Ini yang jadi fokus kami," ucap Yasonna dalam rapat kerja bersama Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1/2017).

Tingginya jumlah narapidana tak diiringi dengan jumlah petugas lapas. Perbandingan rata-rata nasional antara petugas dan warga binaan adalah 1:56. Padahal, kapasitas ideal adalah 1:20.

Namun, di beberapa daerah, jumlah kelebihan itu sangat tinggi. Di Lapas Cipinang, misalnya, rasionya mencapai 1:121. Sementara itu, di Rumah Tahanan Cipinang 1:167, Lapas Medan 1:169, dan Rutan Medan 1:233.

Oleh karena itu, penambahan petugas lapas sangat dibutuhkan. Terlebih lagi, jumlah narapidana semakin bertambah, sedangkan jumlah petugas kian berkurang karena banyak sipir yang memasuki masa pensiun.

"Saya katakan, kalau ini terjadi keributan dan kerusuhan, petugas-petugas itu jadi tape betulan. Makanya kadang kita kasihan juga," tutur Yasonna.

Yasonna memaparkan, sejak dirinya menjabat Menkumham pada 2014 lalu, penambahan narapidana mencapai 40.000 orang.

Beberapa upaya dilakukan untuk mengatasi permasalahan kapasitas lapas yang terus berulang setiap tahun itu.

(Baca: "Kalau Terjadi Keributan di Lapas, Petugas Bisa Jadi Tape")

Dengan adanya penambahan anggaran pada 2016, Kemenkumham tengah membangun tambahan kapasitas lapas untuk 15.000 orang, yang tersebar di beberapa tempat. Sebab, masih banyak wilayah yang belum memiliki lapas atau rutan.

"Ada yang mengantarkan tahanan dari satu tempat ke tempat lain itu jauh sekali. Kami belum punya kemampuan untuk membangun rutan di beberapa tempat itu," tuturnya.

Redistribusi narapidana pun akan terus dilakukan dengan memindahkan sejumlah narapidana dari lapas-lapas yang jumlah orangnya sudah melampaui kapasitas ke lapas-lapas yang berpenghuni lebih sedikit.

"Dari Cipinang kami geser ke Karawang, kami geser ke Sindur, kami geser ke Depok. Namun, percepatan dengan yang dikirim polisi dengan yang kami geser agak berat. Baru digeser, dikirim lagi oleh polisi banyak," kata Yasonna.

Ia juga berharap definisi "penghukuman" dalam rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dapat lebih disesuaikan.

"Paradigma kita tentang penghukuman harus betul-betul dengan konsep restorative justice. Yang kecil-kecil janganlah. Tipiring sudahlah kerja sosial saja," kata pria kelahiran Sorkam, Tapanuli Tengah, itu.