Kontras Serahkan Ribuan Kartu Pos Desakan Penuntasan Kasus Munir ke Setneg

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendatangi kantor Sekretariat Negara, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/1/2017).

Mereka menyerahkan ribuan kartu pos dari masyarakat di 20 daerah di Indonesia.

Kartu pos tersebut berisi aspirasi dan desakan agar pemerintah segera mengumumkan dokumen tim pencari fakta kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia yang juga pendiri Kontras, Munir Said Thalib.

(Baca: Mantan Anggota TPF Munir Anggap Pemerintah Ingin Lepas Tangan dari Peristiwa Masa Lalu)

"Ini dalam rangka menuntut tanggung jawab pemerintah yang sampai saat ini belum mau mengumumkan laporan TPF Munir," kata Raden Elang Yayan Mulyana dari divisi advokasi sipil dan politik Kontras, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (17/1/2017).

Kontras sebelumnya sempat melakukan aksi damai di depan Istana Merdeka.

Setelah aksi, sejumlah aktivis Kontras yang ditemani sejumlah mahasiswa dan unsur masyarakat melakukan long march ke kantor Setneg.

Di kantor Setneg, aktivis Kontras dan mahasiswa diterima seorang staf. Tapi tak ada respons apapun dari staf tersebut. 

"Hanya diterima, simbolis saja," ucap Yayan.

Yayan berharap aksi Kontras ini bisa kembali mengingatkan pemerintah bahwa ada persoalan yang belum selesai terkait pembunuhan Munir.

(Baca: Kontras: Banyak Kekuatan Politik yang Ingin Gagalkan Pengungkapan Kasus Munir)

"Kita berharap pemerintah bisa lebih serius lah," kata dia. Kontras sebelumnya telah memenangkan gugatan di Komisi Informasi Publik terkait sengketa dokumen TPF Munir.

KIP meminta pemerintah untuk segera mengumumkan dokumen itu ke publik. Namun pihak Sekretariat Negara menyatakan tidak memiliki dokumen tersebut. Pihak Setneg sudah mengajukan banding atas putusan KIP.