Nama Wakil Ketua DPR dan MPR dari PDI-P Tunggu Revisi UU MD3 Rampung

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tengah membahas nama-nama kader yang akan ditempatkan di posisi Wakil Ketua DPR dan MPR. Hal itu menyusul revisi terbatas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) terkait penambahan pimpinan DPR dan MPR.

PDI-P sebagai pemenang pemilu legislatif 2014 merasa layak mendapatkan satu kursi pimpinan DPR dan MPR. Namun, keputusan nama yang akan menempati posisi tersebut menunggu revisi UU MD3 disahkan.

"Kalau landasan hukumnya jelas, UU MD3 yang jelas dengan semua teknis implementasinya, pasti akan kami putuskan," ujar Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto di sela perayaan HUT PDI-P di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (10/1/2017).

Sejumlah nama sebelumnya sempat beredar dikabarkan menjadi calon pimpinan baru. Salah satunya adalah Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P sekaligus Anggota Komisi III DPR Ahmad Basarah yang diproyeksikan untuk kursi calon Wakil Ketua MPR.

(Baca: Pimpinan DPR yang Baru Kemungkinan Akan Urus Masalah Maritim)

Tanpa mengiyakan, Hasto mengatakan Basarah memiliki kapasitas untuk menempati posisi tersebut.

Selain baru saja meraih gelar doktor, Basarah juga dinilai memiliki pengalaman luas sehingga kapasitasnya tak diragukan.

Adapun untuk posisi Wakil Ketua DPR, beberapa nama muncul seperti Plt Ketua Fraksi PDI-P di DPR Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDI-P di DPR Bambang Wuryanto.

Hasto menyebutkan, Utut merupakan sosok yang unggul dalam melakukan lobi dan negosiasi serta luwes dalam bergaul. Sedangkan Bambang dianggap merupakan sosok yang sangat memahami aspek-aspek kepartaian.

(Baca: Jokowi Setuju Kursi Pimpinan DPR dan MPR Ditambah untuk PDI-P)

Menurutnya, nama Ketua DPP PDI-P Komaruddin Watubun juga muncul dan dianggap sebagai kepala sekolah partai yang konsisten, serta masih ada nama-nama lain. Namun, keputusan tetap harus melalui mekanisme rapat partai.

"Tapi sekali lagi, keputusan ada di rapat. Ibu Ketum dalam hal-hal yang sangat strategis akan memberikan arahan-arahan mengingat DPR/MPR kan punya tanggung jawab yang besar bagi bangsa Indonesia," ucap Hasto.