Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan DPR yang Baru Kemungkinan Akan Urus Masalah Maritim

Kompas.com - 09/01/2017, 14:47 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kursi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang baru sebentar lagi resmi diduduki Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Namun, hingga kini belum ada kepastian nomenklatur yang akan dibawahinya.

Saat ini, empat Wakil Ketua DPR yang ada membawahi bidang Politik dan Keamanan, Kesejahteraan Rakyat, Ekonomi dan Keuangan, serta Infrastruktur dan Pembangunan.

Meski belum ditetapkan nomenklaturnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengungkapkantelah muncul gambaran yang berkembang di internal Pimpinan DPR terkait nomenklatur Pimpinan DPR yang baru.

"Memang sementara yang berkembang terkait nomenklatur ya soal fokus maritim. Ya kita lihat aja. Harus bicara baik-baik. Soal reformasi birokrasi juga. Itu disatukan, dengan pemberantasan korupsi," kata Fahri saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/1/2017).

(Baca: Jokowi Setuju Kursi Pimpinan DPR dan MPR Ditambah untuk PDI-P)

Ia menambahkan, saat ini dua gambaran yang berkembang di Pimpinan DPR terkait nomenklatur itu tengah dikaji di Badan Keahlian DPR. Namun, Fahri mengatakan opsi terkuat adalah adalah bidang maritim. Sebab, kata Fahri saat ini pemerintah juga tengah memfokuskan pembangunan pada bidang maritim.

"Prinsipnya kemitraan di sisi pemerintah memang disamakan dengan kementerian yang belum ada pembidangannya di DPR, yakni Kemenko (Kementerian Koordinator) Maritim," lanjut dia.

Kompas TV Polemik Kursi Pimpinan DPR
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com