Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua Komisi IX Apresiasi Kerja Ditjen Imigrasi

Kompas.com - 02/01/2017, 09:19 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX Saleh Partaonan Daulay merespons positif kerja Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM karena telah mendeportasi banyak warga negara asing (WNA) yang kedapatan melanggar keimigrasian.

Berdasarkan data Ditjen Imigrasi, sepanjang 2016 sejumlah 7.787 WNA telah dideportasi. "Pihak Imigrasi perlu diapresiasi atas kerja kerasnya," kata Saleh melalui pesan singkat, Senin (2/1/2017).

Pada Minggu (1/1/2017), Ditjen Imigrasi mengumumkan hasil operasi penertiban dan pengamanan tahun baru.

(Baca: Ada 7.787 WNA Dideportasi Sepanjang 2016, Mayoritas WN China)

Dalam operasi tersebut, ratusan WNA terjaring karena melakukan pelanggaran administrasi. Sebanyak 76 di antaranya merupakan terapis pijat dan Pekerja Seks Komersial (PSK) asal China yang diduga sebagai korban kegiatan orang asing yang dilakukan secara ilegal.

Terkait terapis dan PSK asing, Saleh mengatakan, sangat mudah untuk melancarkan pekerjaannya di Indonesia. Sekalipun mereka menggunakan visa wisata.

Itu karena, pekerjaan mereka tak harus dilakukan lebih dari 30 hari. Dan itu sulit terpantau. 

Oleh karena itu, kerja pihak Imigrasi yang jeli dalam melihat pelanggaran tersebut menurutnya perlu diapresiasi.

(Baca: 76 Terapis Pijat dari China Terjaring Razia pada Malam Tahun Baru)

Saleh berharap, pengawasan seperti itu lebih ditingkatkan. "Dengan begitu, WNA yang hendak menyalahgunakan bebas visa masik ruang geraknya semakin terbatas," kata Politisi PAN itu.

Adapun dalam melakukan pengawasan, Saleh berharap, pihak Imigrasi bisa bekerja sama dengan sejumlah pihak terkait untuk memaksimalkan peran pengawasan terhadap pergerakan orang asing di Indonesia.

"Pihak Imigrasi diharapkan dapat bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian, BIN, dan BAIS. Dengan kerja sama dan sinergi itu, pengawasannya bisa lebih holistik dan komprehensif," tuturnya.

Kompas TV Tak Miliki Izin Kerja, 5 WN Ditangkap Imigrasi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

TNI AL Ajak 56 Negara Latihan Non-perang di Perairan Bali

TNI AL Ajak 56 Negara Latihan Non-perang di Perairan Bali

Nasional
Taksi Terbang Sudah Tiba di IKN, Diuji coba Juli Mendatang

Taksi Terbang Sudah Tiba di IKN, Diuji coba Juli Mendatang

Nasional
Bamsoet Akan Rekomendasikan MPR 2024-2029 Kembali Kaji Amandemen UUD 1945

Bamsoet Akan Rekomendasikan MPR 2024-2029 Kembali Kaji Amandemen UUD 1945

Nasional
Harta Kekayaan Eks Dirjen Minerba yang Jadi Tersangka Korupsi Timah

Harta Kekayaan Eks Dirjen Minerba yang Jadi Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Dengar Warga Kesulitan Air Bertahun-tahun, Risma Tegur Kades di Aceh Utara

Dengar Warga Kesulitan Air Bertahun-tahun, Risma Tegur Kades di Aceh Utara

Nasional
Bertemu MPPR Tiongkok, Puan Berharap Bisa Perkuat Kerja Sama RI dan Tiongkok

Bertemu MPPR Tiongkok, Puan Berharap Bisa Perkuat Kerja Sama RI dan Tiongkok

Nasional
Kejagung Masukkan Kerugian Lingkungan Rp 271 T Jadi Kerugian Negara Kasus Timah

Kejagung Masukkan Kerugian Lingkungan Rp 271 T Jadi Kerugian Negara Kasus Timah

Nasional
Survei Pilkada Jateng Versi PPI: Taj Yasin 10,9 Persen, Hendi 7,7 Persen, Dico 7,1 Persen

Survei Pilkada Jateng Versi PPI: Taj Yasin 10,9 Persen, Hendi 7,7 Persen, Dico 7,1 Persen

Nasional
Anggota Komisi IX DPR: Tapera Program Baik, tapi Perlu Disosialisasikan

Anggota Komisi IX DPR: Tapera Program Baik, tapi Perlu Disosialisasikan

Nasional
Saksi Sebut SYL Bayar Rp 10 Juta Makan Bareng Keluarga Pakai ATM Biro Umum Kementan,

Saksi Sebut SYL Bayar Rp 10 Juta Makan Bareng Keluarga Pakai ATM Biro Umum Kementan,

Nasional
Bertemu NPC, Puan Minta Pemerintah China Perkuat Dukungan untuk Palestina

Bertemu NPC, Puan Minta Pemerintah China Perkuat Dukungan untuk Palestina

Nasional
KPK Jebloskan Bupati Mimika Eltinus Omaleng ke Lapas Setelah Sempat Lepas dari Jerat Hukum

KPK Jebloskan Bupati Mimika Eltinus Omaleng ke Lapas Setelah Sempat Lepas dari Jerat Hukum

Nasional
Ditanya soal Keterlibatan Purnawirawan Polri di Kasus Timah, Ini Respons Kejagung

Ditanya soal Keterlibatan Purnawirawan Polri di Kasus Timah, Ini Respons Kejagung

Nasional
KPU Perpanjang Verifikasi Syarat Dukungan Calon Nonpartai Pilkada 2024

KPU Perpanjang Verifikasi Syarat Dukungan Calon Nonpartai Pilkada 2024

Nasional
KPK Resmi Lawan Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Saleh

KPK Resmi Lawan Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com