PBNU Minta Pemerintah Tinjau Ulang Kebijakan Bebas Visa

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) menilai keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal asal China mengancam masyarakat Indonesia.

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj mengatakan, masih banyak masyarakat Indonesia yang tak memiliki pekerjaan atau menganggur.

"Kecuali kalau ada proyek yang membutuhkan keahlian tertentu enggak ada yang bisa kecuali orang mereka, ya itu lain," ujar Said Aqil, di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (30/12/2016).

"Kalau kerja kasar kan tetangga saya juga bisa semuanya," lanjut dia.

PBNU juga meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan bebas visa yang diterapkan agar "serbuan" TKA ilegal tak benar-benar terjadi.

"Nah kebijakan bebas visa juga asal muasalnya penyebab pertama. Oleh karena itu harus ditinjau ulang kebebasan kebijakan visa itu," kata Said Aqil.

Ia mengaku telah menyampaikan kepada pemerintah agar mengontrol dan mengawasi lebih ketat terkait masuknya TKA ilegal tersebut.

Menurut dia, pemerintah telah merespons, terutama Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri yang sudah melakukan sidak ke banyak titik untuk melakukan pengecekan atas hal tersebut.

"Saya lihat, Alhamdulillah Menteri Tenaga Kerja sudah melakukan sidak kemana-mana walaupun masih sebagian kecil. Berarti itu ada," kata dia.

Sebelumnya, pemerintah telah mengklarifikasi terkait isu "serbuan" TKA ilegal China.

Presiden Joko Widodo menilai angka tersebut terlampau besar.

Ia menyampaikan, tenaga kerja China yang ada di Indonesia saat ini hanya berjumlah 21.000.

"Kalau enggak punya data jangan menyampaikan dong, namanya itu kan membohongi masyarakat dan bisa meresahkan masyarakat," ujar Jokowi.