Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Ungkap Data Pelanggaran yang Dilakukan Polisi pada 2016

Kompas.com - 29/12/2016, 07:27 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menegaskan bahwa sistem reward and punishment (penghargaan dan sanksi) dia terapkan secara tegas selama memimpin Polri.

Tahun ini, masih banyak anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, pelanggaran etik, hingga pidana. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada 2016 jumlah anggota Polri yang melanggar disiplin cenderung menurun.

Tahun ini, terjadi pelanggaran disiplin sebanyak 6.662 kasus dan dapat diselesaikan sebanyak 2.772 kasus.

"Dibandingkan dengan 2015, pelanggaran disiplin yang terjadi sebanyak 8.147 kasus, artinya ada penurunan 19 persen," ujar Tito di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (28/12/2016).

Selain itu, pelanggaran kode etik profesi Polri tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 1.041 kasus menjadi 1.671 kasus. Ada peningkatan sebanyak 61 persen.

Tito mengatakan, untuk pelanggaran pidana oleh polisi, kasusnya menurun dibandingkan 2015. Tahun lalu, kasus pidana oleh anggota Polri sebanyak 468 kasus. Sementara itu, tahun ini ada 358 kasus yang ditangani internal Polri.

Hukuman yang dikenakan bervariasi. Ada sanksi teguran, mutasi, hingga pemberhantian secara tidak hormat.

Sejumlah pelanggaran itu ditangani oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Sementara itu, Inspektorat Pengawasan Polri juga kebanjiran laporan dari masyarakat terkait kinerja Polri. Tahun ini, ada lebih dari 6.000 laporan yang masuk.

"Ada yang terbukti benar, ada yang tidak terbukti, ada yang masih penelitian," kata Tito.

Di samping hukuman, Kapolri juga menetapkan penghargaan bagi anggota Polri yang berprestasi.

Penghargaan tersebut diberikan kepada polisi antara lain mereka yang mencegah terjadinya aksi bom dan satuan tugas Tinombala yang memburu kelompok Santoso di Poso.

"Ada 35.727 yang kami beri reward, baik bintang maupun penghargaan cukup tinggi, seperti promosi jabatan, dan kesempatan sekolah," kata Tito.

Kompas TV Belajar dari Pembunuhan Pulomas, Kapolri Dorong "Digital Security"
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com