PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo mengingatkan seluruh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di wilayah di Indonesia tidak melakukan pungutan liar (Pungli) terkait pengurusan sertifikasi tanah milik masyarakat.
"Untuk urusan sertifikat, saya ingin mengingatkan lagi bahwa jangan sampai ada yang minta-minta, pungutan liar, pungi untuk urusan sertifikat," kata Presiden di Palangka Raya, Rabu (21/12/2016), seperti dikutip Antara.
Dia juga berpesan kepada seluruh Kantor Pertanahan agar dapat melayani masyarakat dengan baik dan cepat sesuai peraturan yang berlaku.
"Tidak boleh ada pungutan liar. Bahwa sekarang sudah ada saber pungli. Yang sudah ditangkap sudah banyak. Jangan ada yang nambah lagi," kata Presiden.
"Saya titip kepada seluruh kantor BPN agar melayani masyarakat sebaik-baiknya dan dengan cepat. Awas, kalau masih ada yang minta-minta pungli," tambah Jokowi.
Presiden Jokowi yang didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama rombongan telah meninggalkan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah pada sekira Pukul 07.00 WIB.
Berangkat dari Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, menggunakan pesawat kepresidenan, rombongan dijadwalkan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
Pada Selasa (20/12/2016), dalam acara puncak puncak Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional 2016, sertifikat tanah Badan Pertanahan Nasional diberikan kepada 1.700 warga Provisi Kalimantan Tengah.
"Jangan sampai sertifikatnya hilang karena tidak bisa mengembalikan atau mengangsur kredit di bank. Dihitung betulr-betul. Jangan gadaikan sertifikat untuk membeli kendaraan, tapi hal-hal yang produktif," kata Jokowi.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
