Arif Wibowo Mengaku Tak Tahu Proses Pembahasan Proyek E-KTP

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Arif Wibowo mengaku tidak mengetahui pembahasan di DPR terkait proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik.

Pembahasan proyek KTP elektronik antara pemerintah dan DPR terjadi sejak tahun 2010.

Arif menyebutkan, ia baru dilantik menjadi Wakil Ketua Komisi II pada Maret 2012, menggantikan Ganjar Pranowo yang maju menjadi Gubernur Jawa Tengah.

Sebelum itu, ia merupakan anggota Komisi II.

"Saya tidak tahu sama sekali soal proyek, soal tender. Saya saat itu Wakil Ketua Pengganti. Saya dilantik Maret 2012. Pembahasan itu 2010-2011," kata Arif, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (14/15/2016).

Arif tidak mengetahui proses tender yang terjadi. 

Ia juga mengaku tidak mengetahui adanya pertemuan informal dalam pembahasan proyek tersebut.

"Saya tidak mengerti anggaran. Saya tidak pernah jadi Badan Anggaran. Saya orang yang cuek soal-soal anggaran," ujar Arif.

Hingga kini, Arif belum kunjung diperiksa oleh penyidik KPK.

Selasa (13/12/2016) Arif dijadwalkan hadir sebagai saksi atas tersangka Sugiharto namun ia berhalangan hadir karena kendala adminstrasi.

Sejak beberapa waktu lalu, sejumlah anggota DPR dikonfirmasi oleh penyidik KPK seputar dugaan kerugian negara dalam pengadaan KTP elektronik yang mencapai Rp 2 triliun.

Para anggota DPR tersebut ditanyakan seputar proses penetapan anggaran, perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan proyek.

Sejumlah nama anggota DPR pernah disebut oleh mantan Bendahara Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, sebagai pihak-pihak yang terlibat dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik.

Saat itu, pembahasan dilakukan di Komisi II DPR RI.

Beberapa nama pejabat yang diduga terlibat, seperti mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, dan politisi Partai Golkar, Setya Novanto, yang kini menjabat sebagai Ketua DPR.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua orang tersangka yakni, Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman.

Irman ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga melakukan penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. 

Ia diduga menggelembungkan anggaran (mark up) saat menjabat sebagai pelaksana tugas Dirjen Dukcapil dan Dirjen Dukcapil.