Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komitmen Pemberantasan Korupsi Pemerintah Dinilai Belum sesuai Harapan

Kompas.com - 09/12/2016, 19:08 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti senior Para Syndicate, Jusuf Suroso menilai agenda pemberantasan korupsi pemerintah saat ini belum sesuai harapan masyarakat.

Pemerintah dianggap masih belum mampu menunjukkan komitmennya dalam agenda pemberantasan korupsi. Ini terlihat dari meningkatnya jumlah koruptor selama 2016.

Berdasarkan data yang dimiliki KPK per 1 Desember 2016, terdapat 122 anggota DPR dan DPRD, 25 menteri dan kepala lembaga, empat duta besar, tujuh komisioner, 17 gubernur, 51 bupati dan walikota, 130 pejabat eselon I hingga III, dan 14 hakim yang terbukti terlibat korupsi.

Jusuf menuturkan, masih relatif banyaknya korupsi tersebut disebabkan belum adanya program nyata sebagai implementasi komitmen pemerintah.

(Baca: "Pemberantasan Korupsi di Indonesia Ibarat Bayi Belajar Merangkak")

"Sudah dua tahun, pemberantasan korupsi belum seperti yang kita harapkan. Nawa Cita masih bersifat retorik. Belum dijabarkan dalam bentuk program aksi yang dapat dijalankan," ujar Jusuf dalam diskusi di Sekretariat Para Syndicate, Jakarta, Jumat (9/12/2016).

Jusuf menuturkan, pemerintah tidak bisa hanya berkomitmen tanpa memiliki program yang jelas dalam agenda pemberantasan korupsi.

Pemerintah, lanjut dia, perlu memiliki terobosan yang mampu mendorong jalannya agenda tersebut.

"Tidak bisa hanya berkomitmen saja tanpa ada rencana kerja yang jelas, mau diapakan, dan seperti apa pemberantasan korupsi. Presiden harus mengambil inisiatif terobosan baru," tutur Jusuf.

Jusuf menuturkan, rencana tersebut penting sebagai medium percepatan agenda pemberantasan korupsi.

Sebab, korupsi saat ini sudah memasuki semua lini dan sulit diatasi.

"Terobosan baru ini menjadi sangat penting untuk percepatan pemberantasan korupsi," ucap Jusuf.

(Baca: Pemuda Muhammadiyah Serukan Radikalisme dan Antitoleran terhadap Korupsi)

Dia berharap, pemerintah dapat segera mencetuskan terobosan baru dalam rangka pemberantasan korupsi. Ini dilakukan agar harapan akan pemerintahan yang bersih dapat tercapai.

"Mudah-mudahan ini bisa berjalan. Jadi bapak presiden tidak hanya berkomitmen, tapi sejauh mana menjabarkan komitmen itu dalam program aksi," kata Jusuf.

Kompas TV Jabat Walkot Cimahi, Kekayaan Tersangka Atty Naik Rp 2 Miliar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

Nasional
Luhut Ingatkan soal Orang 'Toxic', Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Luhut Ingatkan soal Orang "Toxic", Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Nasional
Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Nasional
[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

Nasional
Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Nasional
Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com